Verifikasi KPU, Partai Republik Alami Hambatan SIPOL yang Macet

Verifikasi KPU, Partai Republik Alami Hambatan SIPOL yang Macet

Ketua Umum Partai Republik, Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. H. Suharno Prawiro, bersama jajaran elit partainya tadi malam mendatangi KPU yang diterima oleh Adi Widjaya, Ketua Tim Kelompok 5 KPU, yang juga menerima Partai Republik ketika mendaftar verifikasi untuk menjadi partai politik peserta Pemilu (PPPP) 2019 pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017 yang lalu.

Suharno Prawiro menyerahkan kelengkapan data yang sebelumnya belum dipenuhi Partai Republik pada saat mendaftar Sabtu (14/10). Namun,  Adi Wijaya menjelaskan, masih ada toleransi perpanjangan 1 kali 24 jam jika masih ada kekurangan syarat-syarat data yang harus dipenuhi.

Pada kesempatan itu juga, Suharno menyampaikan kepada KPU kendala utama yang dihadapi Partai Republik dalam mengakses SIPOL yang sejak hari Senin pukul 13.00 WIB tidak bisa diakses. Masalah yang sama juga terjadi di seluruh KPUD. ”Sehingga kerja kami untuk merampungkan pemenuhan data-data melalui SIPOL tidak bisa berjalan lancar. Mengalami kemacetan sejak hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 siang,” jelas Suharno.

Dalam catatan Suharno, data kepengurusan partainya sudah komplit. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sudah lengkap 100 persen, kemudian data kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sudah mencapai 75 persen. Sedangkan kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) sudah memenuhi persyaratan KPU yaitu 60 persen. Keterwakilan perempuan di pengurus pusat dan daerah juga sudah terpenuhi 30 persen. Namun yang menjadi kendala adalah SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang servernya mengalami kemacetan. Koneksi internet di daerah luar Jawa sinyalnya juga tidak semuanya bagus.

”Penggunaan SIPOL harus dikaji kembali. Termasuk kami hanya dikasih satu user name. Mestinya 514 kabupaten/kota masing-masing dikasih satu user name. Sehingga, masing-masing kabupaten/kota bisa mengisi sendiri-sendiri datanya, karena punya user name sendiri. Tapi sekarang hanya dikasih satu user name, kan rawan terjadi kemacetan koneksi. Ini harus dikoreksi untuk lima tahun ke depan. Selain itu, perihal pengisian data SIPOL ada kelemahan yaitu hanya bisa mengisi data orang yang memiliki KTP elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik tidak bisa berpolitik karena tidak ada kolomnya. Sehingga, data yang kami ajukan berkurang. Ini kelemahan dari SIPOL. Orang yang belum punya KTP elektronik kehilangan hak untuk berpolitik,” tandas Suharno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mencari Keadilan, Partai Republik Sambangi Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, REPUBLIK – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ...