Upaya Bangsa Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di udara yang masih memerlukan perjuangan secara terus menerus

Deklarasi Djuanda 1957

Dimulai dengan Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, merupakan deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.    Hal ini sangat perlu mengingat sebelum itu, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi Undang Undang RI Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Barat yang walaupun merupakan wilayah Republik Indonesia, namun waktu itu belum diakui secara internasional.

UNCLOS dengan Prinsip Negara Kepulauan

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State),  yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara terutama Negara daratan.   Masalah utamanya terdapat pada perbedaan definisi tentang  laut,  pada negara kepulauan mempunyai anggapan bahwa laut diantara kepulauan merupakan bagian dari kedaulatan.  Sedangkan negara daratan menganggap laut diantara kepulauan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kedaulatan,  karena sifatnya sama seperti laut lepas.   Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan definisi yang didasarkan pada dualisme prinsip hukum laut internasional  yaitu Laut tertutup (Mare Clausum), dan Laut Bebas (Mare Liberum}.

Isi dari Deklarasi Djuanda tersebut antara lain yaitu ditegaskan bahwa demi keutuhan territorial dan melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Selain itu, dalam Deklarasi ini juga disebutkan bahwa penentuan batas territorial yang lebarnya 12 mil, diukur dengan garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.  Isi Deklarasi Djuanda kemudian dimasukkan dalam agenda pada UNCLOS pertama yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958. Namun karena banyaknya kepentingan dari Negara-Negara peserta UNCLOS, konferensi tersebut akhirnya gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi Negara kepulauan yang diajukan Indonesia.    Demikian juga dengan UNCLOS yang kedua, penentuan dan penetapan lebar laut territorial dan konsepsi Negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia, juga mengalami kegagalan.    Permasalahan ternyata bersumber pada perbedaan prinsip berasal dari perbedaan definisi pada dualisme prinsip hukum laut internasional  yaitu Laut tertutup (Mare Clausum), dan Laut Bebas (Mare Liberum}.

Dalam perkembangannya  ternyata perbedaan prinsip tersebut kemudian ditengahi oleh Konvensi tentang Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dengan menampung semua prinsip tersebut.  UNCLOS mendefinisikan laut yang berada diantara kepulauan dan laut yang berada di dekat pantai sebagai Laut Wilayah.  Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 1982 UNCLOS menyetujui pemberian kedaulatan kepada negara kepulauan dan negara pantai atas laut wilayah dengan  berbagai ketentuan termasuk pemberian hak lintas damai terhadap kapal asing.  Perjanjian atau Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS) kemudian ditetapkan sebagai hukum internasional.    Rezim hukum laut internasional tersebut memberikan dampak positif bagi negara kepulauan dan negara  pantai, salah satunya adalah Indonesia.  Sebagai kelanjutannya rezim ini ternyata menyebabkan terjadinya perubahan konsep kedaulatan dan pertambahan wilayah serta status hukum yang terkait dengan status kepemilikan laut wilayah untuk negara kepulauan dan negara pantai.

Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985.   Namun sebelumnya,  yang juga merupakan tindak lanjut dengan adanya  UNCLOS 1982,  Indonesia mengeluarkan Undang Undang  yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.  Selanjutnya  Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. 

Belum ada kejelasan tentang batas wilayah udara kedaulatan

Dari uraian singkat tersebut, dapat dipahami bahwa dengan adanya UNCLOS 1982, hingga sekarang belum ada Undang Undang RI yang mengatur  batas wilayah kedaulatan atas ruang udara nasional.   Yang ada hanya  terbatas pada  amanat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia  (Reff. Undang Undang tentang penerbangan Nomor 1 tahun 2009 Pasal 5).

Perlu kiranya dipahami bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan kedaulatan di ruang udara terutama apabila berkaitan dengan batas-batas wilayah kedaulatan,  untuk penyelesaiannya tidak dapat bertumpu pada siapa yang kuat, tetapi lebih banyak berdasarkan pada siapa yang berada pada ketentuan hukum yang benar.  UNCLOS 1982 tersebut apabila dihadapkan pada konsep kedaulatan di udara yang terdapat pada Konvensi Chicago 1944, ternyata masih menimbulkan masalah.  Konsep kedaulatan pada Konvensi Chicago 1944 ternyata hanya efektif  jika diterapkan pada negara daratan atau setidaknya sebagian besar wilayahnya berupa daratan, tetapi kurang efektif jika diterapkan di negara kepulauan seperti Indonesia.  Semula muncul harapan bahwa dengan keberhasilan UNCLOS 1982  dalam mendefinisikan hukum laut dan laut wilayah, apabila dikaitkan dengan konsep kedaulatan di udara sebagimana tercantum dalam Konvensi Chicago 1944, maka secara langsung berdampak pada hukum udara, yaitu kedaulatan udara diatas laut wilayah mengikuti kedaulatan laut yang ada dibawahnya, namun ternyata yang terjadi tidak sepenuhnya seperti harapan kita.

Tindaklanjut Indonesia dengan adanya UNCLOS 1982 dalam hal kedaulatan di ruang udara.

Upaya Indonesia untuk mengambilalih wewenang pengontrolan ruang udara berdasarkan UNCLOS 1982 ternyata gagal.  Dengan disetujuinya Konvensi hukum laut Internasional UNCLOS 1982 oleh dunia internasional, Indonesia pada waktu itu mempersiapkan diri untuk menentukan wilayah kedaulatan baik di perairan maupun udara.    Namun pada kenyataannya persiapan yang dilakukan oleh Indonesia   yang berkaitan dengan  ruang udara kedaulatan (sehubungan dengan UNCLOS 1982) kurang dapat mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam mengatasi masalah pada FIR Singapura.   Pada pelaksanaan RAN III di tahun  1993, yang membahas pelaksanaan re-alignment berkaitan dengan diberlakukannya UNCLOS 1982, hasilnya  sangat mengecewakan.  Yang menjadi pertanyaan hingga sekarang adalah, mengapa dalam momentum yang sangat penting tersebut, Indonesia ternyata hanya menghadirkan pejabat operasional, di lain  pihak Singapura menghadirkan Jaksa Agung, ahli Hukum Kelautan dan lain-lain.    Proposal Indonesia berupa Working Paper No. 55, yang ditujukan untuk merubah posisi sebagaimana yang dihasilkan pada pada RAN-I,  dicounter oleh Singapura dengan WP No. 137.    Akhirnya Indonesia terpaksa harus kembali terhadap kesepakatan pada RAN I  yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa Indonesia harus mendelegasikan sebagian kawasan udara kedaulatan kepada Singapura.  Forum menyepakati agar Indonesia dan Singapura menyelesaikan masalah re-alignment tersebut secara bilateral.

Sejak saat itu Indonesia rutin melakukan pertemuan dengan Singapura untuk membahas masalah FIR diatas Kepulauan Natuna. Pertemuan  tersebut berlangsung setidaknya selama empat kali, diantaranya pertemuan bilateral diJakarta pada tahun 1994 dan pertemuan di Singapura pada tahun 1995.   Berbagai pertemuan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura pada 21 September 1995. Sayangnya, isi dari perjanjian tersebut tidak seperti yang diharapkan.  Keinginan untuk mengambil alih FIR dari Singapura harus tunduk di mejaperundingan, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa Indonesia memangbelum memiliki kemampuan yang layak untuk dapat mengelola FIR diKepulauan Natuna.  Selanjutnya Pengaturan Air Traffic Services (ATS) Batam oleh Singapura,  merujuk pada perjanjian pendelegasian “flight information region” (FIR) pada  21 Sept 1995  (Perjanjian Penyelarasan Ulang Garis Batas FIR Singapura dan FIR Jakarta) diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996 , tanggal 2 Februari 1996.  

Perlu dipahami bahwa wilayah udara yang didelegasikan tersebut adalah wilayah yang sangat strategis bagi kepentingan Indonesia, baik dalam hal politik, ekonomi maupun pertahanan.   Dan pada kenyataannya berdasarkan perkembangan tuntutan di lapangan, wewenang dan tanggung jawab untuk mempertahankan wilayah kedaulatan atas ruang udara nasional menjadi sangat penting,  hal ini terjadi karena Indonesia adalah Negara kepulauan yang juga merupakan Negara khatulistiwa dan terletak pada posisi silang dunia.

Mengapa Indonesia Gagal dalam RAN III

Singapura akan mati-matian mempertahankan wewenang untuk melakukan pengontrolan ruang udara di atas Kepulaun Riau termasuk Natuna. Kegagalan pengambilalihan hak pengontrolan ruang udara di Kawasan Kepri,  Batam dan Natuna, sebagian disebabkan karena  Singapura akan mati-matian mempertahankan hak tersebut.  Hal-hal yang mendasari adalah sebagai berikut :

  1. Ruang udara tersebut sangat luas sehingga merupakan sumber ekonomi yang luar biasa.
  2. FIR Singapura berada diatas perairan Selat Melaka yang merupakan alur lalu lintas laut yang tersibuk di dunia.
  3. Singapura sangat memerlukan areal untukk dijadikan daerah latihan bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut Singapura.

Strategi yang digunakan oleh Indonesia pada waktu mengikuti RANS III  terbukti kurang berhasil.  Usulan dan argument Indonesia yang berdasarkan UNCLOS 1982 dan Konvensi Chicago 1944  dapat dipatahkan oleh Singapura dan hal tersebut disetujui oleh ICAO.   Salah satu masalah yang mengakibatkan usulan Indonesia ditolak adalah karena dalam RANS III tersebut, Indonesia  tidak secara terbuka menyatakan bahwa untuk wilayah udara yang dipermasalahkan  sebelumnya sudah ada perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia  pada tahun 1982.   Perjanjian tersebut  mengatur pesawatnya dari Malaysia Barat ke MalaysiaTimur dan sebaliknya. operasi penerbangan antara Malaysia Timur  dengan Malaysia Barat yang melewati wilayah udara kedaulatan Indonesia.

Dengan demikian kegagalan pengambilalihan FIR, bukan saja hanya karena Singapura mempersulit, tetapi karena di kawasan Kepulauan Natuna ini Indonesia pernah mengadakan perjanjian dengan Malaysia.  Secara garis besar perjanjian tersebut memuat ketentuan bahwa untuk pesawat udara yang  terbang melewati wilayah Indonesia, baik dari Malaysia Barat menuju Malaysia Timur maupun sebaliknya, berlalu hal-hal yang berkaitan dengan “Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara dan Ruang Udara diatas Laut Teritorial Perairan Indonesia dan Wilayah RI”.   Perjanjian dimaksud ditandatangani pada tanggal 25 Pebruari 1982 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 1 tahun 1983.  Dalam perjanjian tersebut juga diatur bahwa pesawat udara sipil maupun pesawat udara negara Malaysia diberi hak untuk melakukan penerbangan dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur melalui laut teritorial Indonesia. Malaysia juga diberi hak untuk memandu Malaysia terkesan enggan atau mengulur-ulur waktu dalam setiap pembahasan FIR.  Ada pemikiran bahwa apabila Indonesia berhasil mengambilalih FIR diatas Kepulauan  Natuna dari Singapura,  maka lalu lintas penerbangan dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur akan diatur oleh otoritas penerbangan Indonesia. Untuk itu pesawat udara yang lalu lalang diatas kawasan tersebut harus membayar uang jasa pelayanan ruang udara kepada Indonesia.  Oleh karena itu, Malaysia juga harus terlibat aktif dalam pembahasan permasalahan FIR diatas Kepulauan Natuna.  Namun pada kenyataannya Malaysia terkesan enggan atau mengulur-ulut waktu dalam setiap pembahasan FIR ini.  Pejabat Malaysia menganggap perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tersebut masih belum berlaku karena belum dipublikasikan di PBB, selain itu Malaysia juga menuntut agar Indonesia menyelesaikan masalah perbatasan territorial laut terlebih dahulu.

Dengan adanya UNCLOS 1982 ternyata belum menyelesaikan masalah kedaulatan di udara

Dapat kiranya disimpulkan bahwa upaya Indonesia untuk mewujudkan wilayah kedaulatan secara utuh telah diawali dengan adanya Deklarasi Djuanda.  Deklarasi Djuanda ternyata setelah berhasil mendapatkan pengakuan internasional sebagai Negara Kepulauan ditandai dengan UNCLOS 1982, namun yang memprihatinkan Indonesia gagal dalam memenangkan usulan untuk re-alignment FIR dalam RAN III tahun 1993.   Sepertinya prestasi yang berhasil dicapai, akhirnya menjadi sia-sia,  karena Indonesia selanjutnya tidak dapat menunjukkan sebagai Negara yang berdaulat sepenuhnya.

Kondisi yang dihadapi tersebut oleh beberapa pihak diartikan bahwa perjuangan yang telah dengan sudah payah dilakukan selama ini dan berhasil ditandai dengan adanya UNCLOS 1982 sepertinya menjadi sia-sia karena sebagian kawasan udara kedaulatan yang berada di lokasi yang sangat strategis bagi Indonesia ternyata tetap dikontrol oleh Negara tetangga.

Batas wilayah kedaulatan atas ruang udara nasional pada kenyataannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kedaulatan di ruang udara juga belum sepenuhnya dapat diwujudkan.  Bahwa kedaulatan di ruang udara belum sepenuhnya dapat diwujudkan, diakui oleh Indonesia, terbukti pada Pasal 458 Undang Undang Nomor 1 tahun 2009,  menyebutkan :

“Wilayah Udara Republik Indonesia yang pelayanan Navigasi Penerbangannya didelegasikan kepada Negara lain berdasarkan perjanjian, sudah harus di evaluasi dan dilayani oleh penyelenggara Navigasi Penerbangan, paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang- undang ini berlaku “.

Seharusnya dalam membantu menegakkan kepentingan  Negara-negara lain di dunia terutama Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, dilakukan oleh Indonesia tanpa harus mengusik dan mengorbankan kepentingan nasional kita.

Apa yang telah dilakukan oleh Indonesia setelah UNCLOS 1982 ?.

  1. Pada Regional Aviation Navigation (RAN) II th 1983, Indonesia dinilai belum mampu.  Pada pertemuan Regional Aviation Navigation (RAN) II tahun 1983 yang diselenggarakan  oleh  ICAO kawasan  Asia  Pasifik, Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 berusaha untuk meminta kembali kewenangan pengelolaan ruang udara diatas Kepulauan Natuna dari Singapura, namun permintaan tersebut ditolak. Alasan penolakan adalah karena Indonesia dinyatakan belum mampu mengelola kawasan udaranya, alasan tersebut pada waktu itu dapat diterima.  Memang pada kenyataannya, waktu itu kemampuan teknologi dan sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia belum memiliki tingkat kemampuan sebagaimana yang dipersyaratkan.
  2. Pada RAN III th 1993, Strategi Indonesia gagal.  Namun dalam kurun waktu 10 tahun setelah itu, mengingat RANS dilakukan setiap 10 tahun,  seharusnya Indonesia mempersiapkan diri sebaik-baiknya.  Namun kenyataannya pada RAN III di Bangkok tahun 1993,  proposal Indonesia  tentang pengembangan pelayanan navigasi penerbangan diatas kepulauan Natuna (TMA Natuna) melalui working paper No. 55., dicounter oleh Singapura dengan WP No. 137. Sebagai akibatnya Indonesia tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan  dan forum  menyepakati agar Indonesia dan Singapura menyelesaikan hal yang dipermasalahkan secara bilateral.    Yang disayangkan dan dipertanyakan oleh berbagai pihak, mengapa dalam pertemuan sepenting itu (RAN III) Indonesia hanya mengirimkan pejabat operasional sedangkan Singapura mengirim Jaksa Agung, Sekjen Kementerian Perhubungan, serta Penasihat Hukum Laut  Internasional.
  3. RAN selanjutnya ternyata tidak ada. Selanjutnya RAN IV yang sedianya dilaksanakan pada tahun 2003, ternyata tidak terlaksana demikian juga untuk RAN-RAN berikutnya..

Kesimpulan dan Saran

Bahwa kondisi yang terjadi di “beranda rumah kita” ternyata tidak mendukung terwujudnya kelancaran dalam melakukan berbagai kegiatan dan/atau usaha di ruang udara nasional Indonesia baik bagi kepentingan nasional maupun internasional.  Berbagai upaya yang bertujuan  untuk membangun kemampuan Pertahanan Negara dengan mudah dapat dimonitor dan diawasi oleh “tetangga” kita.  Dalam hal ini dapat diartikan bahwa berbagai konsep yang ada dan program-program yang telah dilakukan selama berpuluh tahun dan menhabiskan uang Negara cukup besar, ternyata belum berhasil menyelesaikan secara tuntas  masalah kedaulatan di ruang udara Indonesia yang bernilai sangat strategis.   Berbagai kejadian yang dimulai dari Insiden antara operasi penerbangan Indonesia dengan pengatur lalu lintas udara Singapura masih terus terjadi, dan insiden-insiden tersebut telah mencoreng nama baik Indonesia, sampai dengan hal-hal yang mengancam Indonesia baik dalam hal politik, ekonomi dan pertahanan Negara tetap berlangsung.

Kondisi seperti ini harus dapat segera diatasi, bahwa dalam Undang Undang telah ditetapkan tenggang waktu untuk menyelesaikan masalah yaitu selama  15 (limabelas) tahun semenjak Undang Undang  disahkan, hal tersebut dapat saja terus dilakukan sejauh asumsi awal yang dijadikan dasar pemikiran tidak berubah.  Namun fakta menunjukkan dengan terjadinya perkembangan yang terjadi di dunia penerbangan internasional dan regional telah merubah pola tindak para “tetangga” terhadap Indonesia dan hal tersebut sebelumnya tidak diperhitungkan,  maka masalah ini apabila tidak dengan segera diatasi akan sangat merugikan Indonesia.  Untuk itu sangat disarankan untuk diselenggarakan suatu temu nasional tentang ruang udara kedaulatan, sehingga dalam mengatasi permasalahan nasional ini tidak dilakukan dengan  pemikiran dan kegiatan kegiatan yang bersifat sektoral, dan yang lebih penting lagi adalah perkembangan keadaan terutama yang berpotensi untuk terjadinya penyimpangan ataupun kesalahan dan akan merugikan Indonesia dapat diketahui  secara dini, untuk diupayakan cara untuk mengatasinya secara tepat dan benar.

Akhirnya jangan sampai terulang kembali peristiwa tahun 1993, bahwa Indonesia telah diberi waktu selama 10 tahun (sejak RAN II) untuk menyusun atau membangun kemampuan sekaligus menyusun strategi yang benar agar tujuan dapat tercapai yaitu pengambilalihan kewenagan control ruang udara dikawasan Kepulauan Riau hingga Natuna, namun ternyata hasilnya sangat mengecewakan.   Kadang-kadang ada pemikiran barangkali kegagalan ini sebagai hasil strategi Singapura yang mampu mengkondisikan berbagai hal ???.

Wass.,

Marsma TNI (Purn) H. Juwono Kolbioen, Ketua DPP Partai REPUBLIK

VP Indonesia Aviation & Aerospace Watch (IAAW)  

 

One comment

  1. Nusantara mercubawono, marrreee kita kemmmooon bergerak melangkah. Tidak ada langkah kecil langkah besar yang ada hanya melangkah atau tidak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Sabar, mudah diucapkan, namun membutuhkan keyakinan yg mendalam utk secara konsisten dilakukan.

Oleh Marsma TNI (Purn) H. Juwono Kolbioen, Ketua DPP Partai REPUBLIK Sabar, mudah diucapkan,  namun ...