Teknis Proteksi Mangrove Disusun

TEKNIS rencana aksi perlindungan ekosistem mangrove sedang disu-sun. Rencana aksi terse-but merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selama ini masih bersifat instruksi. Hal tersebut dipastikan peme-rintah lewat pidato Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang dibacakan Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK, Hilman Nugroho, saat membuka International Conference On Sustainable Mangrove Ecosystem di Hotel Inna Bali Beach, Denpasar, Bali, Selasa (18/4).

Penyusunan teknis rencana aksi tersebut setidaknya melibatkan sembilan kementerian terkait yang memiliki kepentingan terhadap ekosistem pesisir tersebut.
Indonesia memiliki 3,5 juta hektare kawasan ekosistem mangrove dengan 2,2 juta di antaranya berada di dalam kawasan hutan, sedangkan sisanya berada di luar kawasan hutan. “Sayangnya, setiap tahun terjadi kerusakan 5%-6% atau sekitar 200 ribu ha kawasan mangrove akibat perubahan fungsi, illegal logging, hama penyakit, serta praktik budi daya yang tidak berkelanjutan,” kata Hilman.

Selain menyusun rencana aksi, pemerintah telah mengeluarkan surat imbauan pemerintah daerah (pemda) untuk mengajak BUMD, BUMD, dan badan usaha milik swasta agar menyisihkan 10% dana CSR mereka untuk memulihkan lahan kritis, termasuk ekosistem mangrove, dengan cara menanam pohon. Hal itu disebabkan keterbatasan anggaran APBN yang hanya mampu merestorasi 49 ribu ha per tahun. Hilman mengatakan seti­daknya dana Rp20 juta dibutuhkan untuk restorasi setiap hektare ekosistem mangrove. Seminar internasional yang dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai negara itu berlangsung pada 18-21 April dan diisi berbagai diskusi serta presentasi dari para pemerhati lingkungan, pembuat kebijakan, akademisi, serta para peneliti.

Anak tiri
Program Manager Pesisir Pulau Pulau Kecil Yayasan Kehati Basuki Rahmad mengatakan hingga saat ini hutan mangrove masih menjadi anak tiri dalam pengelolaan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). “Artinya, hutan mangrove gampang dibongkar, dirusak, demi pembangunan yang lebih besar. Lahan mangrove tidak menjadi prioritas dalam RTRW di Indonesia.” Persoalan yang terjadi selama ini, lahan mangrove berada di kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan, dan kawasan pesisir lainnya. Ketidakjelasan RTRW ini membuat mangrove di Indonesia semakin tahun semakin tergerus dan tercemar.

Di lain hal, peneliti senior Center for International Forestry Research (Cifor) Daniel Murdiyarso saat ditemui Media Indonesia meminta pemerintah menyamakan visi dalam pengelolaan dan perlindungan mangrove. Adanya pemisahan antara kawasan mangrove di dalam dan luar kawasan hutan sama saja memisahkan kewajiban antara Kementerian LHK dan KKP. “Yang satu mau konservasi, yang satu mau ke arah tambak ikan, pemerintah harus satu dulu,” ucap dia. (OL/H-1)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...