Tanpa Intervensi, Media Harus Bertanggung Jawab

MENTERI Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengatakan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dianggap telah mumpuni dalam mengusung prinsip kebebasan pers. Karena itu, media saat ini dituntut bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi mereka.

“Kebebasan pers dijamin UU 40/1999 yang di Indonesia tidak ada PP dan Permennya, artinya tidak ada intervensi pemerintah terhadap ‘lanskap’ pers Indonesia,” kata Rudiantara seusai pembukaan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2017 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (3/5). World Press Freedom Day 2017 yang berlangsung pada 1-4 Mei 2017 di Jakarta tersebut bertemakan Critical minds for critical times. Acara tersebut dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Direktur Jenderal UNICEF Irina Bokova.

Dalam WPFD 2017, fokus yang dibahas ialah mengenai penguatan peran jurnalisme untuk membuat perubahan positif, terutama dalam hal hubungan antara kebebasan berpendapat, keadilan untuk semua, serta kedamaian dan inklusivitas.

Rudiantara mengatakan, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia terdiri atas 10 bab dan 21 pasal yang mengatur kerja jurnalistik pers dan media massa, termasuk tentang Dewan Pers sebagai lembaga pengawas.

Rudiantara menjelaskan, kebebasan pers tanpa intervensi pemerintah harus diiringi produk-produk jurnalistik yang sesuai kode etik
dan sensor internal yang berpengaruh pada kredibilitas.

Sebelumnya, Rudiantara mengatakan pers telah diakui sebagai pilar keempat demokrasi karena perannya yang besar. Dengan demikian, kebebasan dan kemerdekaan pers telah dijamin.

“Tidak adanya intervensi dari pemerintah bukan berarti dapat suka-suka. Pertanggungjawaban harus ada. Pemerintah memfasilitas demokrasi di Indonesia, salah satunya melalui kebebasan pers tapi saya minta agar pers menjaga keutuhan di Indonesia,” katanya ketika menghadiri World Press Freedom Day (WPDF) yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-4 April 2017.

Penguatan media
Menkominfo menjelaskan salah satu masalah yang dibahas ialah mengenai permasalahan nasional yang berkaitan dengan kebebasan pers, salah satunya maraknya berita bohong atau hoax.

Menurutnya, penguatan media arus utama harus menjadi motor dalam memerangi hoax yang semakin berkembang belakangan ini. “Hoax bukan lagi isu nasional tapi sudah menjadi isu global,” tutur dia.

Menanggapi masih adanya kekerasan terhadap pers di Indonesia, Rudiantara menegaskan kembali situasi saat ini berbeda dengan dulu. Pemerintah kini tidak lagi melakukan intervensi terhadap kebebasan pers di Tanah Air.

“Kalau kita lihat tidak ada peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri yang menjadi turunan dari UU Pers, pemerintah justru memfasilitasi bagaimana agar pers terus menjadi pilar keempat demokrasi,” imbuh dia.

Senada, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan UU Pers pada dasarnya sudah menjamin kebebasan media dan perlindungan hukum bagi pers. Namun, hal itu tidak bisa diartikan sebebasbebasnya, dia memandang harus ada pengaturan dalam menjaga kredibilitas pers di Tanah Air.

“Pers di Indonesia saat ini sangat bebas, orang begitu mudahnya untuk mendirikan media. Padahal dalam UU Pers disyaratkan membuat media harus berbadan hukum. Setiap wartawan juga harus memiliki standar kompetensi yang jelas,” tegasnya.

Stanley, biasa dia disapa, mengutarakan jumlah media yang terdata di Dewan Pers saat ini kurang lebih 128 media. Sementara itu, dia memperkirakan ada lebih dari 43 ribu media di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting, menurut dia, adanya verikasi. Verikasi media, ujar Stanley, untuk menegakan kebabasan pers agar jangan sampai disalahgunakan. Selain itu juga bertujuan untuk melindungi pers apabila mengalami permasalahan hukum.

“Apabila ada wartawan mengalami kekerasan kalau itu tindak pidana, maka tembuskan ke Dewan Pers. Kami sudah ada perjanjian kesepahaman dengan Polri. Apabila itu berkaitan dengan pelanggaran pers, Dewan Pers akan mendorong penegak hukuman rigid pada ada atau tidaknya pelanggaran etik. Namun, apabila ada unsur pidana, kita tidak bisa menghakimi pelaku kekerasan (terhadap pers), maka penegakan hukumnya tetap ke polisi,” terang dia. (Ind/S1-25)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...