Syarat Sumbangan Dana Kampanye Diperketat

PANITIA Kerja Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menyepakati untuk mengatur lebih ketat dana pemilu sehingga potensi penyimpangan bisa diperkecil dalam rangka pemilu bersih, antikorupsi, dan antipolitik uang.

“Hal itu disepakati setelah mengevaluasi dana kampanye di pemilu sebelumnya. Sumbangan kampanye juga harus dilaporkan ke KPU,” ujar anggota Panja Pemilu, Fandi Utomo, di Jakarta, kemarin.

Dengan aturan yang lebih ketat, politikus Demokrat itu berharap potensi penyimpang-an berkurang. “Sebagai upaya menuju pemilu bersih, antikorupsi, dan antipolitik uang.”

Selain kewajiban lapor ke KPU, dana kampanye akan diaudit secara lebih bertanggung jawab dan memperhatikan faktual penggunaannya di masa kampanye. Menurut dia, audit itu berkenaan dengan progres keuangan dan progres pelaksanaan.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan perusahaan dalam negeri yang sahamnya dikuasasi asing di atas 50% ialah termasuk sumbangan yang dilarang.

Dia juga mengatakan peserta pemilu seperti partai politik ataupun calon presiden dan calon wakil presiden dilarang menerima sumbangan dari pihak asing. “Sumbangan kampanye harus dalam mata uang rupiah. Sumbangan dalam mata uang asing termasuk yang dilarang,” katanya.

Selain itu, menurut dia, ketentuan lain yakni terkait penyumbang dana kampanye harus dengan identitas yang jelas, termasuk kepada mereka yang menyumbang di luar kemampuan pembayaran pajaknya tidak diperbolehkan.

Terkait dengan usulan pembiayaan saksi oleh anggaran negara, pemerintah saat ini masih enggan menyetujui.

Keengganan tersebut, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, disebabkan dana para saksi yang diperlukan dalam satu kali penyelenggaraan sangat fantastis, bisa mencapai Rp10 triliun hingga Rp20 triliun. Ia menyebut pemerintah masih punya program prioritas lain yang juga membutuhkan dana besar.

“Itu salah satu poin yang masih dinegosiasikan. Ada anggota pansus yang mengusulkan. Nilainya sangat besar,” kata Tjahjo. (Put/Ant/P-4)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...