Suharno Prawiro, Pimpin Partai Republik Sidang di PTUN Jakarta

JAKARTA, – Sidang perdana gugatan Partai Republik terhadap Komisi Pemilihan Umum RI digelar pada Kamis, (22/3) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang yang berlangsung pukul 08.30 tersebut, dengan agenda pembacaan tuntutan dari penggugat.

Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) DR. IR. H. Suharno Prawiro MM, langsung memimpin Partai Republik dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan penggugat, didampingi pengacara dari Mery Yanto Law Partner.

Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) DR. IR. H. Suharno Prawiro MM, Pimpin Partai Republik dalam sidang pembacaan gugatan, didampingi pengacara. di PTUN Jakarta, Kamis, (22/3)

Setelah persidangan, Suharno Prawiro menyebutkan bahwa, digugatnya KPU RI ke PTUN karena ada tindakan diskriminatif atau perlakuan yang beda dari KPU RI, sehingga Partai Republik dinyatakan tidak lolos oleh KPU RI.

“Ada proses yang terlewati, kami memohon keadilan di Pengadilan ini, karena kalau partai kita tidak mengikuti pemilu, maka kami akan membuat kecewa kader kita di seluruh pelosok negeri ini,” ujar Suharno.

Lanjutnya, demokrasi rakyat Indonesia yang mempercayakan kepada Partai Republik sebagai perahunya, merasa terampas oleh lembaga pemilihan umum. terampas.

Ketua Umum Partai Republik dan Jajarran Pengurus sebelum dimulainya sidang.

“Biar kami diuji langsung oleh rakyat, jangan oleh panitia pemilu. Ini parameter yang saya minta mengenai keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Suharno menambahkan, perbedaan perlakuan oleh penyelenggara pemilu ini, sudah melanggar hak kesamaan perlakuan, secara nalar sudah jelas hak keadilan lebih hakiki dari peraturan itu sendiri.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Republik, Unggul Hermei Kurniawan. Secara nalar, perlakuan tidak adil KPU RI terhadap Partai Republik adalah dengan tidak menerapkannya PKPU Nomor 6 tahun 2018.

“Ini merupakan blunder yang dilakukan oleh KPU, dimana menerapkan PKPU Nomor 6 tahun 2018, tetapi masih berpedoman kepada PKPU Nomor 11 Tahun 2017,” ungkapnya.

Unggul menerangkan, Partai Republik adalah Partai yang resmi sesuai  dengan SK Menkumham Nomor M.HH-04.AH-11.01 Tahun 2017, dan terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

“Pada intinya, kami jajaran pengurus sengaja datang ke PTUN untuk menuntut hak kami akan keadilan,” tegas Unggul.

Ketua Umum Partai Republik Mayjen TNI (Purn) DR. IR. Suharno Prawiro, didampingi Sekjen Unggul Hermei Kurniawan dan Bendahara Umum, Dr. N. Rusmiati, berfoto setelah sidang di PTUN Jakarta.

Sementara Wasekjen Partai Republik, Warsono menambahkan, tidak ada alasan KPU RI untuk tidak meloloskan Partai Republik ke tahapan selanjutnya, karena seluruh persyaratan yang diminta  sudah dipenuhi sesuai prosedur PKPU.

“Mulai dari SK Pengurus, Domisili, Rekening, keterwakilan perempuan, anggota 1/1000 semua sudah dipenuhi. Jika tidak diterima, berkas Partai Republik harusnya dikembalikan, tetapi ini tidak dan diterima, jadi kita berkesimpulan KPU RI tidak objektif,” tandasnya.

Sidang kembali akan digelar pada senin, (26/3) dengan mendengarkan jawaban tertulis dari KPU RI. (Dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Yayasan Adjeng Suharno Berbagi Kebahagiaan Dengan Kaum Dhuafa di Jawa Barat

BANDUNG, Rep – Yayasan Adjeng Suharno (YAS) mengadakan acara buka puasa bersama sekaligus kegiatan pemberian ...