Sri Mulyani: Penambang Asing di Indonesia harus Bermanfaat bagi Negara

PENAMBANG asing di Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara harus membuktikan bahwa bisnis mereka menguntungkan negara tersebut. Hal itu diperingatkan oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati di saat pemerintah menghadapi tuduhan nasionalisme sumber daya.

“Ini seharusnya saling menguntungkan … Anda harus bisa menjelaskan kepada rakyat Indonesia berapa nilai investasi Anda,” kata Indrawati kepada CNBC di sela-sela pertemuan tahunan Asian Development Bank (ADB) di Yokohama, Jumat (5/5).

Komentar tersebut dilontarkan Sri Mulyani di tengah perselisihan sengit antara pemerintah Presiden RI Joko Widodo dan penambang Freeport-McMoRan, yang mengoperasikan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia di provinsi Papua di Indonesia.

Perubahan peraturan pertambangan Indonesia pada bulan Januari menyebabkan macetnya ekspor konsentrat tembaga Freeport. Untuk mematuhi peraturan baru ini, para penambang di Indonesia sekarang harus mendapatkan kontrak khusus–sebuah peraturan yang menurut Freeport melanggar kontrak yang ada.

Perusahaan tersebut telah mengancam arbitrase namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pada hari Kamis (4/5) bahwa kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan yang memungkinkan Freeport untuk melanjutkan ekspor.

“Kami berkomunikasi langsung dengan Freeport … Ini adalah proses negosiasi yang normal dengan kedua belah pihak memiliki niat baik untuk memelihara hubungan yang saling menguntungkan,” kata Indrawati.

“Kami ingin mengatakan kepada semua investor di Indonesia bahwa jika Anda telah setuju untuk melakukan negosiasi, kami akan masuk dengan niat baik.”

Bangsa ini telah membuktikan komitmennya terhadap reformasi ekonomi dan struktural–sebuah isu utama bagi investor asing–melalui langkah-langkah seperti arahan amnesti pajak sehingga dapat membantu membersihkan kesalahpahaman bahwa Indonesia tidak menyambut baik perusahaan luar negeri, lanjutnya.

Menkeu juga mengatakan, episode saat ini dengan Freeport tidak menimbulkan masalah karena kontrak kerja Freeport dengan negara tersebut, yang awalnya dirancang pada awal 1990-an, telah sering mengalami revisi selama beberapa dekade.

Meskipun Freeport mempekerjakan penduduk setempat, banyak orang Indonesia percaya bahwa perusahaan tersebut menghancurkan keanekaragaman hayati Papaua yang terkenal dan mengambil keuntungan dari pemerintah. Hal itu merupakan keluhan yang tercermin dari demonstrasi anti Freeport di seluruh negeri. Secara lebih luas, episode tersebut mencerminkan kritik terhadap kepemilikan asing atas sumber daya Indonesia yang mencakup gas alam dan berbagai mineral.

“Landasan ideologis nasionalisme sumber daya memiliki akar yang dalam di Indonesia (dan) lingkungan politik kontemporer telah memberi lebih banyak utilitas politik dan daya tarik yang abadi saat para politisi memobilisasi narasi nasionalis untuk memenuhi tuntutan publik,” kata Eve Warburton, seorang ilmuwan di Universitas Nasional Australia, Dalam sebuah laporan baru-baru ini yang diterbitkan di Lowy Institute. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...