Siti Nurbaya Larang Penambangan di Kawasan Karst Gunung Sewu

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara tegas melarang penambangan batuan karst di Kawasan Gunung Sewu. Siti Nurbaya kemudian meminta agar Pemkab Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kabupaten Winogiri (Jawa Tengah) dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) melakukan upaya keras untuk menjaga kelestarian kawasan karst ini.

“Sebagian kawasan bentang alam karst Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu tidak boleh ditambang, KBAK yang meliputi Gunung Kidul, Pacitan dan Wonogiri. Untuk itu kita kelola dan tangani secara hati-hati,” kata Siti Nurbaya pada peresmian Pasar Ekologi Argowijil, Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (18/4).

Dia mengemukakan tatanan ekosistem karst Gunung Sewu memiliki keragamanan geologi biologi dan budaya. “Gubernur DIY mengatakan aspek budaya, dan beberapa upaya yang dilakukan oleh desa menerapkan kearifan lokal dan aturan,” katanya.

Siti Nurbaya mengatakan Kawasan Gunung Sewu sudah diakui dunia, dengan menetapkan geopark internasional. Untuk itu, pihaknya meminta kepada semua pihak untuk menjaga kelestarian. “Oleh karena itu mari kita jaga dengan baik, kita kelola dengan baik, dan konsisten, dan kita jaga ekonomi masyarakat di sekitarnya secara berkelanjutan,” imbaunya.

Penambangan dengan fungsi ekosistem karst harus kelola dengan hati-hati. Dia mengapreisiasi langkah Pemerintah DIY yang melarang wilayah lindung untuk ditambang. “Mana yang baik untuk produktivitas sudah disampaikan secara detail, ucapan terima kasih tak terhingga karena sudah mengajak masyarakat memahami lingkungan dengan baik,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri mengatakan hasil inventarisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kawasan-kawasan yang sudah rusak 557 ribu hektare dengan pertambangan tanpa izin, di 8.386 lokasi di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 352 lokasi sudah diteliti secara mendalam diketahui 37 persen tambang pasir dan batu, 25 tambang emas, dan tambang batu gamping 3 persen. Untuk masalah perizinan, 74 persen tanpa izin dan hanya 3 persen izin pertambangan rakyat.

Selanjutnya, 14 persen di kawasan hutan, 84 masih aktif dan 16 sudah berupa bekas tambang tetapi tak direklamasi. “Penambangan tanpa izin pesan Bapak Presiden agar kita bina dengan baik, diberikan izinnya diberikan bimbingan teknis sesuai ketentuan lingkungan dan pertambangan,” ujarnya. (OL-3)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...