Sampah Terpilah akan Dikelola

STANDAR pengelolaan sampah terpilah tengah disusun pemerintah.

Dalam standar yang akan berwujud regulasi baku sebagai petunjuk pengelolaan sampah di seluruh daerah itu, muara pengelolaan sampah yang terbagi menjadi dua akan diatur, yakni pengomposan dan usaha daur ulang.

Selama ini, pemilahan sampah hanya penyediaan keranjang yang disesuaikan dengan sifat sampah, yakni sampah basah atau organik dan sampah kering yang bisa didaur ulang.

Belum ada regulasi yang mengatur tindak lanjut setelah pemilahan sampah tersebut.

“Karena itu, akan ada standar dan acuan bagaimana penyiap-an infrastrukturnya serta mau diarahkan ke mana sampah-sampah itu. Jangan lagi semuanya berakhir di TPA (tempat pembuangan akhir) meskipun sudah terpilah,” ucap Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Noer Adi Wardojo, akhir pekan lalu.

Nantinya, lanjut dia, pengelolaan itu juga harus terhubung dengan bank sampah dan pusat daur ulang yang terdapat di tiap daerah.

Dengan demikian, pemberdayaan terhadap masyarakat dan industri daur ulang dapat dimanfaatkan dalam mengelola sampah yang bernilai jual.

Sejauh ini, lanjut Adi, pelaku industri daur ulang menyatakan dapat menggunakan 95% material bekas sebagai bahan dasar plastik.

Salah satu material yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar ialah botol plastik PET yang biasa dipakai sebagai kemasan air mineral.

“Hal ini bisa jadi solusi juga supaya bagaimana kita menghemat produksi plastik,” imbuh dia.

Untuk pengomposan, kata dia, pemerintah akan menyusun standar pemanfaatan sampah organik. Jika sampah dijadikan sebagai pupuk, arah mana pemanfaatan pupuk tersebut akan dipastikan.

Namun, tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan sampah organik tersebut diarahkan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak.

“Karena dalam sampah orga-nik masih ada kandungan protein, kalsium, dan serat,” terang dia.

Regulasi mengikat

Untuk mengikat kepatuhan pemerintah daerah (pemda) sebagai eksekutor, Adi menyatakan standardisasi pengelolaan sampah terpilah tersebut akan diwujudkan dalam bentuk per-aturan pemerintah dan peraturan menteri LHK.

Menurutnya, pemerintah akan menyelaraskan antara acuan tersebut dan kekuat-an hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

“Masih kita pikirkan wujudnya seperti apa, tapi ini sudah jadi sorotan banyak pihak. Selama ini sampah orang hanya sampai di pemilahan, sementara untuk dikemanakan sampah tersebut masih belum jelas.”

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK, Tuti Hendrawati Mintarsih, secara terpisah menyatakan kecenderungan pemerintah ialah dalam hal pengelolaan sampah terpilah ke arah pemanfaatan kembali.

Hal itu juga selaras dengan proses pengurangan kantong plastik melalui mekanisme plastik berbayar.

“Itu sebabnya dalam rancangan peraturan menteri (LHK) yang kami susun akan ada cara peritel menyediakan sarana pengumpulan plastik mereka untuk nantinya diolah pihak ketiga,” jelasnya. (H-3)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...