Rugikan Petani, Tata Niaga Gula Segera Dirombak

PEMERINTAH akan menerapkan mekanisme beli putus dalam tata niaga pergulaan nasional. Mekanisme yang berjalan saat ini dinilai merugikan petani tebu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan bahwa dengan sistem tata niaga yang berlangsung saat ini sama sekali tidak menguntungkan petani. Alasannya, petani sering kali sudah menjual produknya secara ijon kepada distributor atau pengusaha.

“Sekarang ini yang realita di lapangan pembagian sebenarnya dimiliki oleh satu para pengambil gula atau distributor gula. Jadi yang sisanya milik petani itu sebenarnya sudah tidak ada karena itu sudah diijon dulu jauh jauh hari,” jelas Enggar beberapa waktu yang lalu.

Untuk itu ke depannya dirinya dan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Kemenko Perekonomian berencana mengubah tata niaga tebu sehingga bisa menguntungkn petani. Ada beberapa hal yang akan di coba di tata kembali pengaturannya.

Misalnya terkait dengan patokan harga tebu dengan rendemen ke depannya dibuat lebih transparan dengan cara seluruh pabrik gula wajib memiliki core sampler yang dilihat secara transparan. Dengan begitu tidak lagi petani bisa dibohongi sebagaimana yang berjalan saat ini.

Enggar menjelaskan saat ini rendemen itu tidak dihitung melainkan hanya dari ucapan saja. “Padahal truknya masih di depan dan dibilang rendemennya 5,6. Ini yang kedepannya tidak ingin dilakukan lagi kedepannya.”

Bahkan meski selama ini sudah terdapat HPP gula namun hal tersebut tidak memiliki arti dengan yang dialami oleh para petani. “Biaya produksi gula yang paling efisien adalah antara Rp5500 – Ro6000 per Kg. Kalau dia agak kurang efisien dan atau rendemennya rendah karena curah hujan, maka dia tidak pernah lebih dari 8000. Itu yang terjadi di pabrik gula swasta. Begitu juga dengan di BUMN yang seharusnya tidak lebih tinggi dari harga tersebut, jika memang lebih tinggi dicurigai terdapat suatu di sana,” terang Enggar.

Untuk itu ke depannya pihaknya juga akan meneraopkan sistem beli putus sebab sistem tersebut yang disukai oleh para petani. Namun untuk harganya akan dipatok oleh pemeritah dan nanti tinggal dikalikan rendemen. Sehingga dengan kondisi dan situasi seperti itu serta harga yang sudah diketahui berapa biaya pokoknya, maka turunannya kepada petani menjadi jelas.

“Sebab kita tidak melihat korelasinya sama sekali, petani tetap saja segitu sebab belum apa-apa sudah diijon. Hal itu membuat bargain position petani rendah,” ucapnya. Menurut Enggar yang bagus sekarang ini adalah dengan adanya pambrik gula swasta yang beli putus maka mereka ada pilihan, sehingga sekarang mereka lebih memilih ke sana semua. “Makanya kita harus membuat tata niaga yang menguntungkan petani,” pungkas Enggar.

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...