Resolusi Sawit Uni Eropa Bakal Ganggu Hubungan Dagang

ADANYA langkah Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi terkait sertifikasi produk sawit serta pelarangan biodiesel berbasis sawit dinilai dapat bakal mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku tidak terima dengan resolusi yang dikeluarkan Uni Eropa tersebut. Menurutnya resolusi UE tersebut bisa dianggap sebagai langkah diskriminatif dan tidak adil karena dalam industri minyak nabati di Uni Eropa sendiri, proses produksinya tidak jauh berbeda dengan produksi minyak sawit di Indonesia.

“Jika minyak sawit Indonesia masih dipermasalahkan dengan adanya resolusi tersebut, itu bisa dianggap Uni Eropa menerapkan prinsip dagang yang tidak sehat karena hanya ingin produk minyak nabati dalam negerinya saja yang bisa diperdagangkan,” ujar Enggar kepada media saat dijumpai di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (17/4).

Enggar pun menuntut agar seluruh produk minyak nabati yang ada di dunia memiliki standar keberlanjutan (sustainability) yang sama seperti yang diterapkan terhadap minyak sawit (palm oil). Pemerintah, lanjutnya, tidak bermain-main, begitupun dengan pengusaha. Oleh karena itu, Enggar mengatakan, akan hadapi permasalahan ini dengan segala akses dan upaya, termasuk menggandeng Malaysia yang mengalami persoalan serupa dengan Indonesia.

“Sekali lagi kami nyatakan dengan tegas dan serius, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar. Saya sudah sampaikan baik secara lisan dan tulisan melalui surat kepada Menteri Perdagangan Uni Eropa terkait keberatan kami atas pembicaraan yang dihasilkan parlemen Eropa, namun sampai sekarang belum mendapat tanggapan,” tuturnya.

Apalagi, tambah Enggar, saat ini Indonesia dan Malaysia mewakili 85% pangsa pasar (market share) palm oil dunia dan 95% pangsa pasar di Asia.

“Bayangkan kalau kita tidak kirim stok ekspornya, meninggal itu (Eropa),” ucapnya.

Selain itu, Enngar juga menyampaikan, agar hasil resolusi ini jangan sampai malah menimbulkan perang dagang, yang mana masing-masing negara melarang masuknya barang dari negara lain.

“Kalau terjadi retaliation (pembalasan) apakah ini bukan perang dagang. Anda minta jangan perang dagang tapi Anda memulai ini, benar-benar ingatkan pada parlemen Eropa, kalau mau benar-benar dagang tanpa double standart, kami sudah mulai dengan ISPO. Kayu pun mereka terapkan (standar) SLVK, tapi tidak semua. Parlemen kami pun bisa lakukan hal yang sama.”

Meski begitu, Enggar mengakui dirinya tidak tahu apa yang melatarbelakangi Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi tersebut. Ia mengatakan, tidak bisa berspekulasi.

“Apa alasannya tentu mereka yang tahu. Apapun itu, saya tidak boleh berspekulasi, sebab itu suudzon dan kita menuduh,” ulasnya.

Sebagai informasi, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang di dalamnya menyebutkan produk kelapa sawit Indonesia mengakibatkan deforestasi, pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan Parlemen Uni Eropa memberikan larangan kepada Indonesia untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain. (OL-5)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...