Ramai-ramai Kumpulkan Sampah Elektronik

SEBUAH tempat sampah besar bewarna hijau terlihat di pintu kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

Dari tempat sampah yang masih mengilap itu petugas mengeluarkan berbagai macam barang elektronik, mulai dari DVD, printer, setrika, hingga alat pemasak dan penghangat nasi.

Ada pula kantong plastik penuh dengan beragam ponsel dan USB. Kebanyakan bertipe lawas, namun masih berpenampilan baik.

Sampah-sampah elektronik (e-waste) itu dikumpulkan dari lingkungan kantor DLH di Jalan Mandala V, Cililitan, Jakarta Timur.

“Kami bergerak cepat menangani permasalahan e-waste dengan cara menempatkan drop-point e-waste di titik-titik keramaian,” jelas Kepala DLH DKI Jakarta, Isnawa Adji, kepada Media Indonesia, Senin (24/4).

Salah satu titik keramaian yang ia maksud ialah di acara car free day yang berlangsung tiap hari Minggu.

Minggu (23/4), penempatan drop-point e-waste tersebut telah dilakukan.

Selain itu, ada 78 truk sampah anorganik lainnya yang akan ditempatkan di berbagai apartemen, rusun, dan asrama.

Peran pengumpulan e-waste, menurut Isnawa, juga akan dilakukan 400 bank sampah di Ibu Kota.

“Sehingga peran di tiap kecamatan itu dapat dijadikan lebih maksimal dan menjadi titik-titik pertama dalam penggunaan drop box e-waste ini,” tambahnya.

Tidak hanya Pemprov DKI, Pengumpulan e-waste juga sedang digenjot oleh pemerintah pusat.

Kementerian Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan aturan pengadaan dropbox untuk sampah elektronik yang akan dibawa ke pusat daur ulang.

“Upaya kita adalah mengatur peredaran sampah elektronik di perkantoran swasta, pemerintah, industri elektronik melalui sebuah dropbox electronic waste. Penggunaan dropbox untuk sampah elektronik itu supaya memudahkan pemerintah dalam mendaur ulang sampah tersebut,” tutur Direktur Verifikasi Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sayid Muhadhar, Kamis (23/2).

Pengumpulan e-waste, menurutnya, dilakukan untuk menghindari pembakaran atau peleburan e-waste oleh masyarakat.

“Karena masih banyak masyarakat yang membakar sampah elektronik lalu mengambil logam-logam sisa untuk dijual kembali. Itu hal yang salah karena polusi atau limbah yang dihasilkan dari pembakaran itu tidak baik untuk kesehatan,” tegas Sayid.

Di sisi lain, DLH maupun KLH belum dapat menjelaskan mengenai pusat daur ulang yang menjadi tujuan akhir dari pengumpulan e-waste tersebut.

Berbahaya

Pusat daur ulang yang terkelola dengan benar dan memenuhi standar keamanan lingkungan memang krusial.

Tanpa pusat daur ulang yang baik ini upaya pengelolaan e-waste tetap tidak akan mencapai tujuan akhir untuk menyelamatkan lingkungan dari limbah B3.

Selain itu, kegiatan pengumpulan e-waste juga akan sia-sia karena hanya akan memindahkan sampah dari rumah tangga ke bank sampah.

Penumpukan e-waste di tempat pembuangan akhir sampah, berdasarkan pengamatan Greenpeace Indonesia, sebenarnya juga sudah banyak terjadi.

“Banyak limbah elektronik yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan bercampur dengan sampah domestik lainnya. Selain itu, limbah ini juga berputar di pasar barang bekas yang kemudian dipreteli dan diambil logam-logam berharganya,” jelas Pengampanye Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov Birry, kepada Media Indonesia, Rabu (22/3).

Ashov menjelaskan bahwa pada 2014, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan oleh Indonesia mencapai 745 kiloton dengan rata-rata timbulan per penduduk sebesar tiga kilogram.

Sebanyak tiga juta metrik ton dari limbah tersebut berasal dari produk teknologi informasi berukuran kecil seperti ponsel.

“Dan dari angka tersebut, hanya kurang dari 16 persen saja dari limbah elektronik global yang dapat didaur ulang dengan benar,” papar Ashov.

Lebih lanjut, Ashov menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan dari produksi barang elektronik sebenarnya tidak hanya berada di akhir pemakaian.

Namun dimulai dari dampak lingkungan tambang-tambang mineral atau logam berharga yang digunakan sejak awal pembuatan sebuah barang elektronik.

Kemudian juga pencemaran air serta udara dari proses manufaktur barang-barang elektronik.

Pencemaran itu terjadi baik itu dari pencemaran bahan kimia berbahaya ataupun emisi karbon dari pembangkit pabrik yang seringkali menggunakan batubara dan diakhir pemakaian, limbah-limbah tersebut terlepas ke lingkungan.

“Bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam produk elektronik dapat bersifat sebagai HDC (Hormone disrupting chemicals – menggangu kerja sistem hormon), reprotoksik (mengganggu sistem reproduksi), ataupun penyakit kronis lainnya,” ungkap Ashov.

Jangan Konsumtif

Melihat kondisi itu, Greenpeace Indonesia melihat bahwa cara terbaik mengurangi limbah elektronik ialah dengan menekan sifat konsumtif, yakni cepat bergonta-ganti ponsel.

“Bila produk elektronik sudah rusak, maka disarankan untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya, lebih baik menggunakan barang elektronik selama mungkin dan jika memang sudah tidak bisa digunakan lagi, maka bisa dijual atau diputar kembali di pasar barang bekas,” sambungnya.

Selain itu, menurut Greenpeace, produsen juga harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah elektronik.

Material yang dikumpulkan bisa digunakan lagi untuk produk mereka.

“Itu (dikembalikan dan dimanfaatkan lagi) bisa sekali. Karena inilah yang dinamakan dengan konsep EPR (Extended Producer Responsibility), di mana produsen bertanggung jawab terhadap eksternalitas yang ditimbulkan oleh produk mereka,” jelasnya.

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...