Pukat UGM: Dana Desa Perlu Dievaluasi Dua Arah

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menilai, kasus dugaan koruosi dana desa di Kabupaten Pamekasan menunjukkan satu bukti bahwa kemungkinan masih ada desa yang gagap mengelola keuangan desa.

“Untuk itu, perlu ada evaluasi dari dua arah (terkait pelaksanaan Dana Desa),” kata dia, Senin (7/8).

Di satu sisi, pemerintah pusat perlu dievalusi agar tetap memberikan pendampingan ke desa sesuai sasaran. Desa jangan dibiarkan begitu saja dalam mengelola dana desa yang sangat besar itu.

Di sisi lain, pendamping desa, perangkat desa, dan kepala desa juga perlu dievaluasi apakah kinerjanya di desa sesuai dengan amanat undang-undang desa.

Hifdzil menyebut, desa saat ini memang belum banyak memiliki sejarah dan referensi yang cukup untuk mengelola dana desa. Walau demikian, supra desa, seperti kecamatan dan kabupaten/kota, harus mencegah jangan terlalu intervensi ke desa.

Pasalnya, kemandirian desa juga penting sebagai pengalaman bagi desa dalam mengelola desa.

Dari kasus di Pamekasan, pengawasan dari masyarakat dibutuhkan agar dana desa tidak dikorupsi. Hifdzil menyebut, korupsi dana desa berpotensi terjadi pada tahap perencanaan dan penggunaan.

Misalnya, dalam perencanaan dana desa harus melalui pembahasan APBDesa yang nanti dituangkan dalam RPJPendek. Pembahasan di perencanaan ini menentukan apa saja kegiatan desa yg akan dibiayai, baik fisik maupun nonfisik.

“Pada titik ini, siapa “pesen” anggaran kemungkinan terjadi,” kata dia.

Sementara pada tahap penggunaan, potensi korupsi juga ada. Misalnya, mark-up atau mark-down anggaran kemungkinan juga terjadi. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...