Program Antikesenjangan Setahap Lagi Rampung, Ini Penjelasannya…

JAKARTA, Rencana kebijakan pemerintah untuk meminimalisasi kesenjangan di Indonesia dengan berbasis pemberdayaan ekonomi umat, tinggal setahap lagi.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan bahwa pada Senin (17/4/2017) pagi tadi, dirinya mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution beserta menteri terkait membahas penajaman program tersebut.

“Hasil rakor sudah saya laporkan ke Pak Presiden dan Pak Pak Presiden minta lebih kongkret. Pak Presiden ingin ini langkah kongkret menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi dan sosial,” ujar Teten di Kantornya, Senin.

Dalam waktu dekat, menteri terkait akan melakukan rapat kembali untuk mempertajam serta membuat kebijakan tersebut lebih kongkret agar bisa langsung diimplementasikan.

Integrasi pemerintah-swasta-UMKM

Konsep pemberdayaan umat untuk meminimalisasi kesenjangan, yakni mengintegerasikan pemerintah (kementerian/lembaga), usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) dan swasta skala besar.

Pemerintah menggandeng ormas Islam untuk mengumpulkan UMKM se-Indonesia. Di antaranya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Bentuknya, pemerintah akan menghubungkan swasta berskala besar dengan UMKM. “Contohnya sebuah produk industri diupayakan menggunakan bahan baku hasil UMKM,” ujar Teten.

Teten mencontohkan produk sawit. Presiden berencana lahan perkebunan sawit menjadi milik rakyat.

Pengusaha besar mengambil produk sawit dari rakyat untuk kemudian diolah menjadi sejumlah produk.

“Sawit itu produknya banyak sekali ya. Bisa jadi mentega, kosmetik, bahan makanan dan ratusan lain. Selama ini kan hanya sampai ke CPO saja,” ujar Teten.

“Dengan swasta besar menggunakan produk UMKM, bisnis yang besar tumbuh sekaligus menarik UMKM ke level yang lebih tinggi. Jadi sama-sama tumbuh,” lanjut Teten.

Teten mengatakan, jika rapat koordinasi penajaman program tersebut telah dirampungkan kementerian, Presiden Jokowi akan meluncurkan program tersebut pada saat Kongres Ekonomi Umat yang digelar MUI pada 22 April 2017 mendatang.

Sumber KOMPAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...