Presiden Teken Perppu Informasi Perpajakan

PRESIDEN Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Regulasi ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi per 8 Mei.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Perppu tersebut telah masuk ke DPR RI. Bersamaan dengan dimulainya paripurna di parlemen, katanya, perppu tersebut segera dibahas oleh dewan bersama-sama pemerintah.

“(Perppu No 1 Tahun 2017) sudah disampaikan sebagai bagian pengumuman dalam lembaran yang diundangkan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).

Lewat perppu ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengakses data nasabah bank dan lembaga keuangan lainnya. Ini berlaku untuk nasabah asing dan domestik.

Terkait dengan dinamika politik di parlemen ketika perppu ini mulai dibahas, Pramono optimistis kebijakan ini akan mendapatkan dukungan secara politik. Pasalnya, kebijakan itu dinilai baik bagi bangsa dan dunia usaha.

“Seharusnya semua orang mendukung. Yang tidak mendukung, ya mungkin ketakutan karena terlalu banyak disimpan-simpan,” tuturnya.

Menurut dia, keterbukaan informasi keuangan ialah hal yang tidak bisa dihindarkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama sejumlah negara. Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Ia menegaskan, mereka yang tidak mendukung diterbitkannya Perppu tersebut, ketakutan hartanya yang disimpan tidak sesuai aturan bisa terungkap.

“Yang tidak mendukung mungkin ketakutan karena banyak yang disimpan-simpan gitu ya. Kalau yang pengin keterbukaan, transparansi, yang tidak bisa dihindarkan itu, ya memang harus dibuka,” tandasnya.

Pramono menuturkan, Perppu ini tidak bisa dihindari. Negara-negara dunia sudah menyepakati adanya transparansi data perpajakan pada 2018 mendatang.

Apalagi, pemerintah Indonesia sudah melaksanakan program pengampunan pajak (tax amnesty).

“Kami meyakini, ini baik bagi bangsa, baik bagi dunia usaha. Karena sekarang semuanya menjadi sangat transparan. Orang tidak lagi bisa menyembunyikan. Jadi semua orang harusnya mendukung,” tukas Pramono.

Dalam pertimbangannya, perppu tentang keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menyebutkan empat hal. Pertama, bahwa pemerintah butuh pendanaan untuk pembangunan. Sumber utamanya adalah pajak. Untuk itu, otoritas pajak perlu akses yang luas untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Kedua, saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan. Ini merupakan implikasi aturan dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga, Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan. Salah satu komitmennya adalah mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial account information/ AEoI). Dengan demikian, Pemerintah Indonesia harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Keempat, apabila Indonesia tidak segera memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam poin ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Akibatnya, Indonesia rugi karena kredibilitas sebagai anggota G-20 akan turun. Kerugian lain ialah kepercayaan investor turun, stabilitas ekonomi nasional potensi terganggu, serta menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana illegal. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...