Presiden Ingin Sertifikasi Lahan Cepat Tuntas

PEMERINTAH terus mengupayakan pemberian sertifikat hak atas tanah kepada warga.

Pasalnya, masih banyak bidang tanah yang belum besertifikat.

Hingga akhir 2016 saja, baru 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang sudah besertifikat. Itu berarti masih ada 80 juta sertifikat tanah yang harus diberikan pemerintah kepada warga.

“Mulai tahun ini saya sudah pe-rintahkan Menteri ATR/Kepala BPN harus diselesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus keluar,” tutur Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategi nasional se-Jabodetabek di Lapangan Park & Ride, Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyerahkan 7.486 sertifikat hak atas tanah kepada warga se-Jabodetabek.

Secara simbolis, Jokowi menyerahkan sertifikat tanah itu kepada 13 penerima yang mewakili 13 kantor pertanahan, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Jokowi mengatakan proses sertifikasi tanah selama ini lamban lantaran kurangnya jumlah juru ukur tanah di lapangan.

Sebelumnya jumlah juru ukur tanah hanya berkisar 2.000 orang.

Namun, saat ini jumlah juru ukur sudah mulai bertambah menjadi 4.400 orang.

“Sudah tambah, 4.400. Itu jumlah yang sangat besar sekali hingga sekarang bisa dipercepat. Tapi ini terus akan ditambah,” kata Presiden.

Selain soal jumlah juru ukur tanah, lambannya penyelesaian sertifikasi tanah ialah adanya sengketa lahan.

Permasalahan sengketa tanah itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta.

Sengketa melibatkan masyarakat dan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, ataupun masyarakat dengan pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan memang tanah di Jakarta masih banyak yang bersengketa.

Karena itu, pihaknya akan segera menyelesaikan masalah tersebut. (Nur/E-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...