Potensi Politik Transaksional Tinggi

PEMILIHAN anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui panitia seleksi dan DPRD diprediksi membuka peluang munculnya hegemoni partai politik serta politik transaksional.

“Potensi hegemoni parpol itu pasti karena DPRD itu, kan, partai politik. Nah, itulah yang nantinya pasti sangat kelihatan,” ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, kemarin.

Selain itu, sambung dia, proses politik di daerah umumnya jauh dari kontrol publik sehingga sangat kental politik transaksional. Artinya, ada kekhawatiran politik kotor itu bakal berlanjut apabila anggota DPD tetap dipilih DPRD. Menurutnya, wacana pelibatan pansel dan DPRD dalam pemilihan anggota DPD terkesan dipaksakan. Selain tidak dilengkapi dengan kajian yang cukup serius, upaya tersebut bukan pilihan tepat untuk diterapkan pada kondisi saat ini.

“Kita tahu sistem proporsional terbuka kita itu tetap menginginkan pilihan langsung dari rakyat, dan kontestasi ini kontestasi yang terbuka.

“Di sisi lain, lanjut Lucius, tetap tidak ada jaminan rekrutmen calon anggota DPD melalui DPRD ialah orang-orang pilihan yang terbaik dari daerah. Intinya wacana itu tidak membantu untuk mewujudkan harapan yang diinginkan publik.

“DPD sebenarnya bukan soal proses pemilihan atau siapa orang-orangnya, melainkan menyangkut kewenangan mereka yang minim,” pungkas dia.

Anggota DPD asal Lampung Andi Surya menegaskan pansel akan menjadi lembaga KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) baru karena proses seleksi yang cenderung subjektif.

“Jika seleksi dilakukan gubernur, secara psikologis, politis dan yuridis bertentangan dengan konstitusi negara,” kata Andi lagi.
Menurutnya, DPD juga akan berupaya membuka ruang komunikasi dengan DPR, khususnya Pansus RUU Pemilu, untuk menjelaskan mekanisme pencalegan yang berasal dari perseorangan, yaitu DPD, sesuai dengan konstitusi, agar pansus tersebut tidak melanggar aturan negara.

“Jangan sampai nanti hasil Pansus RUU Pemilu menjadi tidak produktif karena dibatalkan Mahkamah Konstitusi akibat judicial review,” katanya pula. Gol/Ant/P-4

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...