PNM Support Kebijakan Pemerataan Ekonomi Pemerintah Lewat Reformasi Agraria

JAKARTA  – Presiden Joko Widodo meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria di Alun Alun Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Jumat (21/4/2017).

Di kesempatan ytersebut Presiden memaparkan perekonomian nasional harus diperkuat sehingga perlu ada kebijakan yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil.

“Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), terdapat tiga pilar utama, yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat sepuluh bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat, nantinya diharapkan kebijakan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Jokowi melalui siaran pers kepada Tribunnews, Sabtu (22/4/2017).

Terkait kesempatan, pemerintahan Jokowi nantinya akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah.

Terakhir, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Tujuannya untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja.

Di kesempatan yang sama Jokowi menyerahkan 10.055 sertifikat hak atas tanah yang berasal dari Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

Jumlah sertifikat tersebut akan terus meningkat di tahap selanjutnya. Setelah ini, misalnya dibagikan 15.000 sertifikat, tahap berikutnya 30.000 sertifikat.

Terkait inisiatif Pemerintah tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah menyatakan akan membantu pemerintah mensukseskan KPE.

Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja menegaskan, PNM akan membantu pemerintah terkait dengan kesempatan dan juga kapasitas sumber daya manusia.

“PNM sudah menjalankan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, mulai dari melatih, membina serta mendampingi mereka yang ingin menjadi pengusaha atau wirausawan yang handal, dan sampai saat ini PNM telah mencetak para pengusaha yang handal” ujar Parman di sela penandatanganan MoU dukungan sinergi data dan kemudahan bagi masyarakat dihadapan Presiden Jokowi.

Parman menerangkan, MoU yang ditandatangani ini, adalah bentuk kongkret dukungan kepada pemerintah terkait dengan penyediaan data.

PNM sebagai lembaga keuangan non-bank nantinya akan membantu pemerintah perihal penyediaan data bagi pemerintah dan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, Presiden Jokowi berpesan untuk pemerataan ekonomi melalui lahan yang berfokus untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan.

“Kebijakan tersebut memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, lahan yang dimiliki harus menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terkait pemberian sertifikat kepada masyarakat, Parman menjelaskan, nantinya jika ada yang membutuhkan modal untuk usaha dapat menjaminkan sertifikatnya kepada PNM.

“Selain penyertaan modal yang relatif besar dengan menjaminkan sertifikat mereka, kita juga berikan modal kepada para ibu ibu yang miskin tanpa jaminan apapun dengan sisten tanggung renteng,” jelasnya.

Sumber Tribunnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...