Petani Karawang Mengadu ke DPD

UNTUK kesekian kalinya sejumlah petani asal Karawang, Jawa Barat, yang menjadi korban sengketa tanah mengadu ke Dewan Perwakilan Daerah. Para penggarap di lahan seluas 791 hektare itu berkonflik dengan PT Pertiwi Lestari, yang kini menguasai tanah di Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, tersebut.

“Kami sudah menempati dan menggarap lahan itu sejak 1967, dan memiliki Surat Keterangan Desa. Tiba-tiba saja, pada 2012, PT Pertiwi Lestari mengaku memiliki sertifikat hak guna bangunan,” papar Sutejo, petani, kepada pimpinan dan sejumlah anggota Komite I DPD, Senin (17/4).

Akibat berkonflik dengan perusahaan, lanjut dia, para petani itu sempat berbulan-bulan terlunta-lunta di Karawang dan Jakarta, guna memperjuangkan aspirasi mereka. Bahkan, beberapa warga ditangkap akibat perselisihan dengan perusahaan.

“Kami berharap wakil rakyat di DPD bersedia memperjuangkan nasib kami. Para petani menuntut bisa kembali ke tempat semula,” tandas Sutejo.

Wakil Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani, berjanji akan memperjuangkan dan memproses aduan dari para petani. “Kami akan laporkan ini ke pimpinan DPD untuk ditindaklanjuti, memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Pemerintah Kabupaten Karawang, serta perusahaan yang bersengketa.”

Ia meyakini, konflik agraria ini seharusnya dapat diselesaikan karena status tanah yang masih bermasalah di Kementerian LHK dan Kementerian Agraria. “DPD akan mengambil sikap membela tuntutan petani.”

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara PT Pertiwi Lestari, Agus Rijanto, membantah pihaknya telah menyerobot lahan masyarakat. “Sesuai aturan hukum, PT Pertiwi Lestari-lah pemilik sah lahan tersebut.”

Ia menambahkan, perusahaan memiliki lahan tersebut berdasarkan sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan pada 1998. “Kalau mereka mau mengadu ke sejumlah instansi, kami tidak bisa mencegah atau menghalangi.”

Untuk mengakhiri konflik, lanjutnya, PT Pertiwi Lestari, pada Agustus 2016, sudah mengajak warga, pemerintah desa, dan DPRD duduk bersama. Sesuai pendataan, ada 700 kepala keluarga yang bermukin dan menggarap lahan.

Perusahaan memberikan uang kerohiman sebesar Rp30 juta per keluarga pemukim dan Rp5 juta untuk penggarap. “Yang menolak menerima dana kerohiman, saat itu hanya 50 kepala keluarga,” lanjutnya. PT Pertiwi Lestari berencana membangun kawasan industri di lahan tersebut. (CS/Ant/N-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...