Permen Plastik Berbayar Masih Menunggu Ratas Kabinet

PENERBITAN Peraturan Menteri (Permen) soal pengurangan sampah plastik hingga saat ini masih belum dilakukan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengatakan, saat ini proses permen tersebut masih berlangsung dan tengah pada proses pengembalian berkas ke Sekretaris Kabinet RI.

Saat ini, tengah disiapkan seluruh dokumen rancangan permen plastik, naskah akademik, dan hasil surveinya.

“Kami tengah menyiapkan rapat internal dan saya menyiapkan surat pada Menseskab untuk agar permen plastik dapat dibawa ke ratas kabinet saja,” ujar Siti, saat ditemui di Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (2/8).

Hal itu dilakukan guna mendapatkan aturan yang menyeluruh. Di antaranya soal cukai plastik, ada permen plastik LHK, dan gerakan nasional sampah plastik Menko Maritim. Dengan begitu hasil yang didapat diharapkan dapat menjadi lebih baik.

“Kan nanti jadi bisa lebih baik,” tutur Siti.

Penerbitan peraturan tersebut dinilai sudah terlalu lama mundur dari target yang dijanjikan pada akhir 2016 lalu. Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya memastikan permen plastik berbayar akan selepas Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 pada 21 Februari lalu.

Menurutnya, ketika semua sudah dibicarakan dengan dirjen terkait, dirinya akan melakukan komunikasi dengan Dewan Pengarah dan Pertimbangan Persampahan Tingkat Nasional.

Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengatakan, berdasarkan dialog yang dilakukan dengan peritel dan pemda, umumnya mereka mendukung dan siap menjalankan aturan tersebut. Namun, mereka masih ingin menunggu arahan resmi dari menteri untuk mencegah adanya kesalahan penerapan.

“Selama setahun ini kita sudah menanti-nantikan. Sekarang sudah masuk semester 2 2017 belum ada tanda-tanda diterbitkan. Kita mendesak dan ingin menunjukkan dukungan yang sangat tegas dari masyarakat agar segera dikeluarkan permen tersebut,” ujar Tiza.

Dari hasil monitoring dan evaluasi uji coba kantong plastik tidak gratis tahap pertama, Indonesia berhasil mengurangi kantong plastik sebesar 55%, sedangkan, pada tahap kedua kantong plastik hanya berhasil dikurangi sebesar 14%.

Hal itu disebabkan anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menarik diri dari kebijakan ini dan berharap adanya payung hukum yang kuat serta mengikat.

“Kita bisa lihat dampaknya besar ketika pertama evaluasi. Sementara begitu kembali gratis karena APRINDO mundur kembali meningkat jumlah penggunaan kantong plastik. Kalau tidak berubah, masalah plastik tidak akan bisa diselesaikan. Sementara pemerintah punya target mengurangi 70% sampah plastik di laut pada 2025,” ujar Tiza. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...