Perlu Evaluasi Permen Gambut

PEMERINTAH perlu mengevaluasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.17 Tahun 2017. Peraturan itu merevisi peraturan P.12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) perkebunan. Aturan tersebut mesti dievaluasi karena mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut seperti Riau. Anggota DPR Firman Su­bagyo mengatakan permen tersebut akan berdampak besar bagi daerah yang selama ini mengandalkan hasil pengelolaan gambut. Riau sebagai daerah yang mempunyai lahan gambut lebih dari 4 juta hektare diperkirakan akan terkena dampak ekonomi paling besar.

“Aturan baru ini semakin memberikan ketidakpastian usaha bagi industri hutan tanaman industri dan sawit di lahan gambut,” kata dia, Minggu (16/4). Firman menilai beberapa pasal dalam permen tersebut sangat mengganggu investasi HTI yang telah dijamin undang-undang (UU), misalnya pada pasal 8e ditetapkan perubahan area tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanam­an yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.

“Seharusnya, regulasi dalam bentuk peraturan apa pun tidak boleh mendegradasi UU dan harus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah berinvestasi sesuai dengan perencanaan masing-masing,’’ ujarnya. Firman menambahkan, jika dipaksakan, aturan perubahan fungsi itu dapat berdampak buruk terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Apalagi HTI merupakan bisnis berskala global yang memiliki kontrak-kontrak jangka panjang. Banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Selain berpotensi menimbulkan kredit macet yang akan mengganggu perbankan nasional, penerimaan negara bakal merosot karena produksi turun. “Ketika tiba-tiba timbul keingin­an untuk mengubah fungsi budi daya menjadi lindung, pernahkah terpikir nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya di industri ini? Bagaimana nasib 1,49 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung yang menghidupi lebih dari 5,96 juta jiwa. Akan dikemanakan mereka?” Firman mengingatkan HTI mempunyai kontribusi besar bagi negara. Tahun lalu, industri itu berkontribusi US$5,01 miliar dalam peroleh­an devisa nasional.

Konsolidasi
Ketua Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan, atas kebijakan itu, Apindo tengah melakukan konsolidasi ke dalam khususnya anggota yang bergerak di bidang terdampak. “Kami sedang lakukan konsolidasi internal anggota Apindo Riau, khususnya perusahaan kertas dan sawit yang langsung terdampak permen ini,” kata dia.
Wijatmoko menjelaskan langkah itu perlu diambil untuk merumuskan apa tindak­an selanjutnya dari asosiasi atas regulasi baru dalam tata kelola gambut di Tanah Air.
Secara umum kebijakan pemerintah itu bakal berpengaruh pada operasional perusahaan kertas dan sawit, khususnya bidang ketenaga­kerjaan. Karena itu, perlu rumusan solusi terbaik atas kebijakan tesebut. Hasilnya akan dijelaskan Apindo Riau kepada publik. (H-1)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...