Perdagangan Dominasi Perekonomian

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, sektor perdagangan mendominasi kegiatan usaha di Tanah Air. Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto mengatakan, dari hasil sensus yang berfokus pada pendaftaran usaha nonpertanian itu, terdapat 26,71 juta usaha yang dikelompokkan ke dalam 15 lapangan usaha. Penggolongan tersebut didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015.

Dari 26,71 juta usaha, perdagangan besar dan eceran, reparasi, serta perawatan mobil dan sepeda motor mendominasi dengan jumlah mencapai 12,3 juta usaha atau 46,17%. Berdasarkan distribusi tenaga kerja, menurutnya, usaha perdagangan besar dan eceran juga menduduki jumlah serapan tenaga kerja tertinggi, yakni 22,4 juta orang atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di indonesia.

Selain sektor perdagangan, jenis usaha lainnya ialah penyedia akomodasi dan penyedia makan minum sebesar 16,72% serta industri pengolahan 16,53%, dari total jenis usaha.

“Sensus kali ini mencatat seluruh aktivitas usaha di seluruh lapangan usaha, kecuali pertanian. Kami ingin menyajikan data dasar unit usaha dan aktivitas usaha, menyusun peta, dan direktorat usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang tergabung dalam integrated business,” ujar Kecuk di Kantor Pusat BPS, Jakarta, kemarin (Kamis, 27/4).

Menurut dia, dari hasil sensus itu, jumlah hasil usaha yang didapat saat ini lebih besar daripada SE 2006 silam. Saat itu jumlah hasil usaha hanya mencapai 22,73 juta atau 17,51% lebih rendah.

Hasil sensus kali ini, ungkap Kecuk, dapat menjadi kerangka sampel usaha berskala mikro dan kecil serta direktori usaha berskala menengah dan besar.

Dalam menanggapi tingginya kontribusi usaha perdagangan terhadap kegiatan ekonomi di Tanah Air, pengamat ekonomi Firmanzah mengatakan hal tersebut dapat terjadi karena besarnya ruang yang didapatkan sektor informal di dalam lapangan kerja.

“Ini sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan struktur ekonomi di Eropa. Di Eropa sangat sulit menjadi wirausaha. Prancis contohnya. Di negara itu, kalau ingin membuka restoran, ada 200 prosedur yang harus diikuti. Sementara itu, Indonesia tidak. Hal ini jelas sangat bagus karena bisa menjadi penyangga jika sektor formal kita terkena dampak krisis,” paparnya.

Perlu dijaga
Firmanzah pun menekankan pemerintah harus bijaksana dalam memandang sektor usaha formal dan informal. “Indonesia ini unik. Bisa dikatakan lapang-an usaha di sektor informal itu membantu para pelaku usaha di sektor formal. Dengan adanya warung-warung di pinggir jalan, kan, banyak pekerja formal bisa membeli kebutuhan di sana dan menabung,” terangnya.

Ia pun mengatakan, di masa depan, harus ada data yang saling mendukung antara dua sektor tersebut. “Itu harus dijaga. Apakah porsi saat ini sudah ideal atau belum. Harus ada diskusi antarsemua pihak terkait.”

Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, pertumbuhan di sektor perdagangan juga tidak terlepas dari merosotnya usaha di industri pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2003-2013, tercatat ada penurunan pelaku usaha pertanian dari 31 juta menjadi 26 juta jiwa.(E-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...