Penundaan Lelang Rugikan Petani

PENUNDAAN lelang gula kristal rafinasi (GKR) yang mestinya diuji coba per 2 Juli 2017 berpotensi merugikan petani tebu. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi mengatakan sistem baru dalam pengadaan GKR bertujuan meminimalkan rembesan. Dengan penundaan itu, dia khawatir kebocoran GKR ke pasar akan terus terjadi dan berdampak pada meruginya petani tebu yang memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi.

“Ke petani jelas ada penga­ruh. Kalau kita bisa mencegah terjadinya kebocoran. Itu tidak akan memengaruhi harga GKP dan kesejahteraan petani tidak berkurang. Kalau kebocoran terus terjadi, harga GKP turun. Nah, itu bisa membuat rugi (petani),” ucap Bachrul saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (4/7).
Catatan dari Kemendag, kebocoran GKR ke pasar tiap tahunnya mencapai sekitar 300 ribu ton. Jumlah itu didapat dari survei yang dilakukan PT Sucofindo (persero).
Di samping petani, usaha kecil dan menengah (UKM) juga terkena pengaruh dari pengunduran pelaksanaan lelang GKR. Mereka belum bisa merasakan uji coba membeli GKR dengan leluasa.

Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai pihak yang menentang lelang GKR tidak memahami prinsip lelang daring. Sekjen DPN Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsin menduga ada benang merah antara pihak yang menentang rencana lelang GKR dan sejumlah pengusaha makanan minum­an yang diduga menjadi pelaku perembesan GKR ke pasar konsumsi. “Saya tidak mau menyebut nama. Kebijakan tersebut dibuat untuk memerangi mafia gula, maka saya pastikan bahwa pihak yang menentang adalah bagian dari mafia gula rafinasi,” ujarnya.

Selama ini kepolisian kesulitan melacak pelaku perem­besan. Polisi hanya berhasil menemukan karung GKR, padahal belum tentu pelakunya produsen GKR. “Dengan sistem lelang, dari barcode system produsen, pembeli, bahkan distributornya bisa dilacak. Jadi aneh jika ada pihak yang menentangnya,” tandas Khabsin.

Sudah koordinasi
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pihaknya secara intens telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas segala hal yang perlu disi­nergikan, termasuk nasib para petani lokal. “Intinya ialah bagaimana kami membela petani Indonesia. Bapak Presiden selalu meminta negara untuk hadir di tengah-tengah mereka,” tegas Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/7).

Di dalam setiap kebijakan yang diambil, ia menekankan pemerintah pasti akan mempertimbangkan segala aspek yang akan memberikan dampak kepada masyarakat dalam hal ini para petani. Jika perdagangan GKR diterapkan dengan sistem lelang, pemerintah meyakini persoalan merembesnya komoditas tersebut ke pasar konsumsi dapat ditekan.
Di luar itu, saat ini, Kementan pun tengah berupaya mendorong produksi gula nasional. Tahun lalu, produksi GKP sebesar 2,2 juta ton, sedikit di bawah target yang dicanangkan yakni 2,3 juta ton. (Pra/E-1)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...