PENGADUAN PARTAI REPUBLIK DIKABULKAN DKPP, TUJUH KOMISIONER KPU DIBERI SANKSI


Ketua Umum Partai Republik Mayjend TNI(Purn) Dr.Ir. Suharno, MM (kanan) bersama Wakil Sekretaris Jenderal Partai Republik, Warsono.

 

JAKARTA, Republik.or.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengabulkan pengaduan Partai Republik terhadap 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketujuh komisioner KPU tersebut yakni Arief Budiman, Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tantowi, dan Wahyu Setiawan diberikan Sanksi Peringatan oleh DKPP.

Keputusan itu dibacakan pada saat sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan, pada hari Rabu (6/6), di Gedung Bawaslu, Jakarta.

Selain itu, dalam keputusan Rapat Pleno oleh 5 anggota DKPP yang diketuai oleh Harjono, juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksana putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, DKPP menilai komisioner KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu Nomor 007/ADM/BWSL/Pemilu/X/2017 dalam melakukan verifikasi administrasi dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Republik Warsono mengatakan, KPU telah melakukan perlakuan berbeda di antara partai politik calon peserta pemilu dengan menerapkan dua peraturan berbeda terhadap satu objek kegiatan tahapan yang sama.

Selain itu, dalam pertimbangan putusan, DKPP juga menyinggung soal langkah KPU yang tidak menerbitkan SK dan hanya menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 yang menyebabkan Pengadu sebagai Partai Republik tidak dapat melakukan upaya hukum ke PTUN dan dinyatakan belum memenuhi syarat formil.

“Tindakan KPU tersebut jelas menghambat Partai Republik melakukan upaya hukum untuk dapat menjadi peserta pemilu 2019,” kata Warsono, Kamis (7/6) di Jakarta.

Novum

Keputusan DKPP tersebut jelas menjadi angin segar bagi pengurus Partai Republik. Pasalnya, keputusan itu dapat dijadikan senjata baru untuk menggugat KPU ke Mahkamah Agung.

“Keputusan DKPP itu tentunya dapat menjadi bukti baru oleh Partai Republik untuk melakukan upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung terhadap KPU. Kami berharap keputusan DKPP ini dapat menjadi celah hukum agar Partai Republik dapat lolos sebagai partai peserta pemilu tahun 2019 mendatang,” tegas Warsono.

Warsono meyakini partainya bakal lolos sebagai peserta pemilu. Pasalnya dalil hukum untuk memenangkan gugatan ke MA juga didukung oleh pernyataan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun. Refly dalam kesaksiannya saat sidang di PTUN Jakarta pernah menyebutkan bahwa langkah penjegalan partai baru adalah dengan memperberat syarat untuk mendirikan partai politik, memperberat syarat untuk memperoleh badan hukum, memperberat syarat untuk ikut dalam pemilu, dan menerapkan sistem parliamentary threshold.

“Kami percaya diri, Mahkamah Agung nantinya dapat meloloskan Partai Republik,” ujar Warsono.

 

One comment

  1. Kami hilang komunikasi dengan DPP dan DPW Sulawesi Selatan.

    DPD Wajo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Gugatan Partai Republik Ditolak PTUN, Wasekjen Menduga Ada Intervensi Elite Politik

JAKARTA, REPUBLIK.OR,ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menolak seluruh gugatan Partai Republik terhadap ...