Pendidikan Harus Lebih Relevan

KEMENTERIAN Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mendorong perguruan tinggi lebih meningkatkan relevansi terkait dengan proses pembelajaran dan aktivitas penelitian.

Hingga kini hal tersebut dinilai belum sejalan dengan kebutuhan industri.

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Patdono Suwognjo mengungkapkan kenyataan saat ini mayoritas lulusan perguruan tinggi belum memiliki kompetensi yang sesuai.

Begitu pula dengan hasil penelitian, belum dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan industri.

“Berdasarkan Renstra (Rencana Strategi) 2014-2019, mulai tahun ini kita akan fokus pada relevansi. Apalagi kalau kita lihat tuntutan masyarakat terhadap perguruan tinggi makin tinggi. Bukan lagi sebagai agent of education or research, melainkan agent of economy development,” kata dia dalam acara coffee morning bersama wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah sudah mulai meningkatan relevansi tersebut, di antaranya melalui penguatan pendidikan vokasi yang menghadirkan langsung para pelaku bisnis ke dalam dunia pendidikan.

Dengan cara itu, target mengeleminasi pengangguran lulusan pendidikan vokasi politeknik pada 2019 diharapkan dapat tercapai.

Apalagi, tambahnya, lulusan politeknik juga sudah dilengkapi dengan bekal sertifikat profesi yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui dunia industri.

Sertifikat itu menjamin lulusan memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan pendidikan yang tertera dalam ijazah.

“Kalau punya keahlian yang diakui, mestinya tidak mungkin jadi penganggur,” tukasnya.

Di bidang penelitian, kata Patdono, pemerintah gencar melakukan hilirisasi riset berkelanjutan.

Dengan bekal jaminan pembiayaan dari pemerintah, seharusnya para peneliti lebih termotivasi menciptakan hasil yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dan industri.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan relevansi pendidikan dan penelitian yang ditekankan pemerintah sangat bergantung pada program studi (prodi) yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pemerataan pendidikan

Di sisi lain, Kasi Kurikulum Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sutrianto mengatakan upaya memeratakan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Hal tersebut memerlukan upaya bersama melalui pemerataan akses dan sarana pendidikan.

Ia mengungkapkan masalah yang sering muncul dalam upaya pemerataan pendidikan ialah terkait dengan kurangnya ruang kelas di setiap daerah.

“Dari kami, untuk mengatasi ini (kurangnya kelas), diakali dengan hadirnya SMP dan SMA terbuka,” ujarnya dalam konferensi pers Quipper bertajuk Jadikan Hardiknas Momentum Pemerataan Pendidikan Berbasis Teknologi.

Ia mengakui selama ini pemerintah terbantu oleh adanya sekolah swasta.

Hal itu sangat berpengaruh dalam melebarkan akses pendidikan di daerah.

Oleh karena itu, ia meminta pihak swasta agar tidak ragu dalam membantu pemerintah memeratakan akses ke daerah yang membutuhkan.

Dengan bantuan pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah, percepatan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai.

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...