Penambahan Dana Parpol tak Terkait RUU Pemilu

WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan penaikan dana bantuan partai politik tidak terkait dengan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Agus mengatakan penambahan dana partai politik dari Rp108 menjadi Rp 1.000 per suara adalah implementasi dari hasil keputusan rapat antara pemerintah dan DPR.

Ia mengingatkan penggunaan dana partai politik harus transparan dan akuntabel dengan diaudit oleh auditor independen yang dapat diketahui masyarakat secara luas.

“Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dari penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk dana partai politik tersebut,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7).

Ia menuturkan penyerahan dana parpol harus diberikan kepada partai sesuai dengan tingkatannya dan disesuaikan dengan perolehan suara.

Karena itu ia menegaskan penambahan dana partai politik tidak ada hubungannya dengan presidential threshold atau isu-isu krusial yang sedang di bahas dalam pansus pemilu RUU Pemilu.

“Hal ini perlu kami sampaikan agar menjadi bagian dari informasi bahwas dana partai politik harus transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas,” pungkasnya.

Di sisi lain peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz menyatakan menaikkan dana parpol tanpa membenahi permasalahan mendasar partai lainnya hanya akan buang-buang uang negara.

Menurutnya, penaikan dana bantuan pemerintah harus satu paket dengan perbaikan penganggaran partai di daerah, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan, jenis dan mekanisme audit, serta kewajiban transparan dan akuntabel kepada publik.

“Solusi parsial hanya akan menimbulkan persoalan baru, yaitu semakin besar dana publik yang digunakan, namun partai akan tetap tidak jujur dan transparan dalam pengelolaan dana. Korupsi yang melibatkan partai secara langsung maupun tidak akan tetap marak,” tandasnya, Jumat.

WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan penaikan dana bantuan partai politik tidak terkait dengan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Agus mengatakan penambahan dana partai politik dari Rp108 menjadi Rp 1.000 per suara adalah implementasi dari hasil keputusan rapat antara pemerintah dan DPR. Ia mengingatkan penggunaan dana partai politik harus transparan dan akuntabel dengan diaudit oleh auditor independen yang dapat diketahui masyarakat secara luas. “Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dari penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk dana partai politik tersebut,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7). Ia menuturkan penyerahan dana parpol harus diberikan kepada partai sesuai dengan tingkatannya dan disesuaikan dengan perolehan suara. Karena itu ia menegaskan penambahan dana partai politik tidak ada hubungannya dengan presidential threshold atau isu-isu krusial yang sedang di bahas dalam pansus pemilu RUU Pemilu. “Hal ini perlu kami sampaikan agar menjadi bagian dari informasi bahwas dana partai politik harus transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas,” pungkasnya. Di sisi lain peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz menyatakan menaikkan dana parpol tanpa membenahi permasalahan mendasar partai lainnya hanya akan buang-buang uang negara. Menurutnya, penaikan dana bantuan pemerintah harus satu paket dengan perbaikan penganggaran partai di daerah, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan, jenis dan mekanisme audit, serta kewajiban transparan dan akuntabel kepada publik. “Solusi parsial hanya akan menimbulkan persoalan baru, yaitu semakin besar dana publik yang digunakan, namun partai akan tetap tidak jujur dan transparan dalam pengelolaan dana. Korupsi yang melibatkan partai secara langsung maupun tidak akan tetap marak,” tandasnya, Jumat.

Untuk menjawab persoalan keuangan partai, menurut Donal tidak cukup dengan menaikkan anggaran bantuan dana parpol. ICW menilai perlu ada grand design yang lebih jelas serta menyeluruh untuk menjawab persoalan itu.

“Dengan menyusun ulang formula penghitungan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” tandasnya. (Pol/X-12)

Untuk menjawab persoalan keuangan partai, menurut Donal tidak cukup dengan menaikkan anggaran bantuan dana parpol. ICW menilai perlu ada grand design yang lebih jelas serta menyeluruh untuk menjawab persoalan itu. “Dengan menyusun ulang formula penghitungan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” tandasnya. (Pol/X-12)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...