Pemerintah Kebut Sertifikasi Jutaan Lahan Tahun Ini

PERLAHAN, tetapi pasti, Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kemarin, Presiden Joko Widodo kembali membagikan 10.055 sertifikat kepada masyarakat di Jawa Tengah sebagai bagian dari Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria.

Dalam peluncuran Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria di Boyolali, Jokowi mengatakan 10.055 sertifikat itu dibagikan kepada masyarakat yang diharapkan bisa menjadi modal ekonomi produktif.

Ribuan warga hadir dalam acara tersebut hampir seluruhnya memegang sertifikat yang diberikan gratis dengan pengurusan melalui kelurahan.

“Tahun ini dari Sabang sampai Merauke 5 juta sertifikat harus dibagikan. Tahun depan 7 juta sertifikat harus dibagi. Saya enggak tahu caranya, tetapi itulah yang ingin kami berikan kepada masyarakat. Tahun depan lagi 9 juta sertifikat lagi,” kata Jokowi.

Presiden mengemukakan sertifikat merupakan hak hukum tanda bukti atas kepemilikan lahan oleh seseorang sehingga terhindar dari sengketa.

“Ada 126 juta lahan di Indonesia yang harus disertifikatkan. Dari jumlah begitu banyak, baru 46 juta yang disertifikatkan. Saya perintahkan menteri bekerja siang malam.”

Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Teguh Setya Budi mengakui tumpang tindih perundangan menjadi akar konflik agraria di Tanah Air hingga saat ini.

Menurut Teguh, konflik atas lahan yang diajukan kepada Badan Pertanahan Negara mencapai 6.000 kasus.

Sektor perkebunan dan pertambangan memberikan kontribusi terbesar.

“Yang diurus satu, tentang tanah, tetapi berbagai kementerian menyuarakan regulasi mereka masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan regulasi tentang kehutanan. Kalau ada kaitannya dengan pertambangan, Kementerian ESDM juga mengeluarkan,” ungkap Teguh di sela-sela diskusi kelompok terfokus bertema Mengurai masalah dan percepatan solusi konflik agraria, kemarin.

Kendati demikian, anggota Tim Reforma Agraria Kantor Staf Presiden Roysepta Abimanyu, memastikan, setelah konflik sebidang lahan selesai, dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat.

“Tanah desa bisa dialokasikan untuk permukiman dan untuk lokasi pertanian. Itu semua bisa menjadi kekuatan ekonomi baru.” (Pra/FR/Ant/X-3)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...