Pemerintah Fokus Membantu Nelayan Kecil

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memfokuskan pembangunan kapal bantuan lebih besar untuk nelayan kecil. Sejauh ini, kapal bantuan tersebut didominasi kapal berukuran kecil, yakni 5 gross tonnage (GT) ke bawah.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengungkapkan jumlah bantuan kapal perikanan lebih banyak yang berukuran kecil dalam rangka memberdayakan nelayan kecil agar mampu memanfaatkan sumber daya ikan yang berlimpah.

“Ikan sudah tidak hanya ada di tengah laut, bahkan sudah ke pinggir karena dampak kebijakan KKP tentang keberlanjutan sumber daya ikan,” kata Sjarief di Jakarta, Selasa (18/4).

Karena itu, ujar dia, pihaknya juga bakal memberikan pelatihan kepada berbagai nelayan kecil agar mampu memanfaatkan sumber daya yang melimpah dengan mengoperasikan kapal dan alat penangkapan ikan bantuan KKP.

Sebagaimana diketahui, KKP pada tahun ini telah menyiapkan Rp467 miliar untuk membangun 1.068 kapal perikanan dengan beragam ukuran. Menurut rencana, kapal yang diba-ngun berukuran di bawah 5 GT sebanyak 449 unit, kapal 5 GT sebesar 498 unit, kapal berbobot 10 GT 92 unit, kapal dengan berat 20 GT sebanyak 3 unit, kapal ukuran 30 GT sebanyak 20 unit, serta kapal baja berukuran 120 GT sebanyak 3 unit.

Ia mengakui masih banyak permasalahan yang terjadi sejak bantuan kapal nelayan digulirkan pada 2010. Misalnya, nelayan tidak ­mengurus dokumen kapal karena kurang biaya dan terlambat, surat perizinan kapal yang tak diurus, dan kapal rusak atau tidak sesuai spesifikasi.

“Selain itu, kemampuan galangan kapal dan keterlambatan impor bahan baku atau mesin kapal juga menjadi masalah pengadaan kapal, khususnya pada tahun lalu,” ujarnya.

Sjarief menyebut, dari bantuan sebanyak 878 unit kapal selama 2010-2014, hanya 63% atau sekitar 553 unit yang beroperasi. Sisanya, sekitar 324 unit tidak beroperasi karena permasalahan-permasalahan tersebut.

“Salah satu kendala utama pada tahun lalu itu ailah galangan kapal yang ternyata kurang bisa membuat kapal dalam jumlah banyak secara serempak. Untuk 100 kapal mungkin bisa, tetapi jika dikasih tanggungan lebih dari 500 kapal, mereka tidak mampu,” ucap Sjarief.

Pendekatan holistik

Sjarief mengatakan, mulai tahun ini program bantuan kapal tidak akan hanya berupa pemberian kapal. Pemerintah juga akan memberikan 400 sertifikat nakhoda kapal, 2.990 alat penangkap ikan, dan 20 lokasi bengkel mesin.

Selain itu, kata Sjarief, dia juga akan meminta Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) galangan kapal. Mereka diharapkan bisa membuka lebih banyak cabang di berbagai wilayah Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP, Agus Suherman, mengatakan program pemberian kapal mulai tahun ini akan menggunakan pendekatan holistik dengan melibatkan seluruh pihak terkait, terutama nelayan. Salah satu pelibatan nelayan dalam program tersebut ialah dengan melakukan uji coba kapal sebelum lelang dilakukan. Tujuannya ialah agar bantuan kapal sesuai dengan kebutuhan nelayan. (E-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...