Pemerintah Enggan Danai Saksi Parpol Untuk Pemilu

PEMERINTAH saat ini masih enggan untuk menyetujui mendanai upah para saksi dalam penyelenggaraan Pemilu melalui APBN. Beban tingginya anggaran menjadi salah satu alasannya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan dalam pembahasan RUU Pemilu yang saat ini masih dilaksanakan, ada anggota fraksi di dalam Pansus RUU yang mengusulkan dana saksi berasal dari APBN.

Keengganan tersebut menurut Tjahjo disebabkan dana para saksi yang diperlukan dalam satu kali penyelenggaraan sangat fantastis, bisa mencapai Rp 10 hingga Rp 20 triliun. Ia menyebut, pemerintah masih punya program prioritas lain yang juga membutuhkan dana besar.

“Itu salah satu poin yang masih dinegosiasikan. Ada anggota pansus yang mengusulkan. Nilainya sangat besar. Itu kalau dibuat bangun sekolah kan bisa berapa banyak,” kata Tjahjo di Kemendagri, Selasa (2/5).

Tjahjo juga mengatakan pemerintah lantas tidak mau mengganggu kemandirian partai politik dengan mendanai saksi. Sebab, jika usul ini disepakati, maka audit harus dilakukan oleh pemerintah terhadap parpol dalam hal ini melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa penggunaan dana saksi.

“BPK harus masuk. Karena untuk menjamin bagaimana penggunaannya, turunnya, ada potongan atau tidak. Mereka harus mau diaudit untuk keterbukaan informasi. Mereka juga siap atau tidak mengelola dananya. Tapi saya kira prosesnya tidak semudah itu,” ujarnya.(OL-3)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...