Pemerintah Berhak Tindak Ormas Anti-Pancasila

PEMERINTAH akan tegas menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang menempatkan ideologi lain selain Pancasila sebagai azasnya. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan penindakan tersebut bisa berupa pencabutan surat izin keabsahan berdirinya organisasi dari pemerintah, pembubaran organisasi hingga penindakan hukum.

“Pemerintah secara terpadu lintas kementerian bisa mengambil tindakan tersebut manakala jelas ada bukti melawan Pancasila apalagi ingin membubarkan ideologi negara kita,” kata Tjahjo di Kemendagri, Selasa (2/5).

Mendagri menyatakan selama ini pemerintah tak pernah melarang warga negara untuk membentuk organisasi karena hal tersebut merupakan hak setiap warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Namun, secara prinsip dasar, Tjahjo menjelaskan, pemikiran dan ideologi yang digunakan haruslah berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika dan NKRI. Hal itu juga harus tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, pendidikan dan latihan yang dilaksanakan, juga turut mengimplementasikannya dalam setiap aktivitas lainnya.

“Jadi empat pilar itu harus diakui dan kegiatannya tidak boleh menyimpang dari situ. Kalau menyimpang, pemerintah bisa menindak,” tukasnya.

Tjahjo juga mengatakan terkait organisasi massa HTI yang kerap melaksanakan seminar anti-Pancasila, pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, HTI tidak mendaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kemendagri namun, izinnya terdaftar di Kemenkumham.

Menurutnya, Kemendagri punya aturan sangat ketat untuk mengeluarkan izin ormas. “Kalau di Kemendagri kita tidak hanya membuka secara daring pendaftaran itu. Tapi kita telusuri betul AD/ART, contoh kegiatannya secara kronologis. Jadi tidak sembarangan ormas bisa dapat izin,” ujarnya.

Meski tidak mewajibkan tiap ormas mendaftar izin, Tjahjo menilai pemerintah tidak akan kesulitan untuk menindak ormas yang anti NKRI maupun anti Pancasila. Sebabnya, kementerian dan lintas lembaga bisa melakukan hal tersebut baik dalam keputusan internal maupun dari keputusan terpadu.

“Kalau keagamaan, maka sumber kita MUI untuk mengeluarkan fatwa lalu Kejaksaan Agung bisa memutuskan. Kalau anarkis, kepolisian bisa menindak, lalu Kejaksaan Agung juga bisa membahas dengan kami dan Kemenkumham. Intinya semua elemen masyarakat bisa melaporkan agar bisa ditindak,” tuturnya.(OL-3)
Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...