Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Harus Sampai Wilayah Terpencil

JAKARTA, Pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus sampai ke wilayah terpencil, terluar dan terdalam sesuai dengan Nawacita yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, saat ini hanya operator dengan belanja modal atau capital expenditure (capex) besar saja yang mampu membangun hingga daerah terpencil. Padahal, daerah terpencil kurang menguntungkan jika dilihat dari kacamata bisnis.

Oleh sebab itu, banyak operator telekomunikasi dengan belanja modal paspasan enggan membangun di daerah terpencil. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan, maka akan semakin besar juga kemampuan operator untuk membangun infrastruktur telekomunikasinya.

Hal tersebut dipaparkan oleh Ian Joseph M Edward, peneliti dari Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi ITB melalui keterangan pers-nya, Kamis (4/5/2017).

Hal ini dinyatakannya untuk menanggapi tudingan mahalnya tarif data PT Telekomunikasi Selular ( Telkomsel). Seperti diketahui, sekitar akhir April lalu situs Telkomsel diretas dan peretas mengeluhkan mahalnya tarif layanan data oleh Telkomsel.

Menurut dia, saat ini hanya Smartfren dan Telkomsel yang memiliki komitmen dan visi yang sama yaitu membangun infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok negeri. Tentunya, visi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Jika operator menjadi dominan di suatu wilayah, maka mereka harus berani menggeluarkan capex untuk membuka di daerah yang baru,” kata dia.

Dengan demikian, Ian menilai wajar saja jika ada operator yang menjadi dominan di daerah terpencil dikarenakan merekalah yang pertama kali menggarap pasar di wilayah tersebut. Sehingga operator yang menjadi follower harus bisa menerima konsekuensinya.

Bisa Bangkrut

Kahlil Rowter, Kepala Ekonom PT Danareksa Sekuritas, sebelumnya juga menanggapi peristiwa ini. Menurut dia, tarif internet yang ditetapkan oleh Telkomsel saat ini tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Sebab saat ini tarif yang berlaku di Telkomsel adalah tarif yang fair dan tidak ada indikasi usaha untuk monopoli atau anti kompetisi.

Selain itu kualitas yang diberikan oleh Telkomsel juga dinilai Kahlil jauh lebih baik dan transparan ketimbang operator serupa yang menjalankan bisnis yang sama.

Dia mengatakan, seharusnya masyarakat sudah bisa melihat industri telekomunikasi itu tidak sekadar harga saja. Tetapi juga harus dilihat dari kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi (quality of service) dan keterjangkauan jaringan. Karena kualitas layanan ini adalah abstrak, maka pemerintah harus mengatur.

Menurut dia, saat ini ada operator yang menyediakan tarif murah, namun kualitas layanan yang diberikan masih terbilang rendah. Seperti masih adanya blank spot, gagal sambung dan penurunan kualitas layanan lainnya. Padahal itu masih di wilayah Jakarta. Apa lagi di luar Jakarta dan luar pulau Jawa.

Sumber KOMPAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...