Pegawai Titipan Bikin Pusing SKPD

SEJUMLAH satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Jawa Barat, dibuat pusing oleh pegawai tidak tetap (PTT) atau pegawai honorer titipan dari anggota DPRD.

Persoalan pun muncul karena alokasi gaji mereka tidak tercantum dalam daftar penggunaan anggaran.

“Kami enggak bisa menolak karena dewan yang meminta dimasukkan,” ungkap pejabat eselon IV di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bandung Barat, kemarin.

Setda pun terpaksa menyisihkan anggaran sejumlah kegiatan untuk gaji empat pegawai honorer itu. Penyebabnya, anggaran untuk berbagai kegiatan sudah disusun tahun lalu sebelum APBD 2017 ditetapkan.

Keluhan senada juga disampaikan sekretaris dinas salah satu SKPD. “Kalau di kita langsung ditolak karena tidak memerlukan tenaga honorer tambahan, mungkin di dinas lain ada. Kalau titip-titipan tenaga honorer memang selalu ada dari pihak dewan,” ungkapnya.

Saat dimintai konfirmasi, Ketua DPRD Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, mengaku tidak tahu soal praktik titipan anggota dewan itu. “Kalau ada keluhan dari SKPD dan anggarannya tidak ada, ya jangan diterima saja,” katanya melalui telepon.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat menunjukkan terdapat 2.489 PTT pada awal 2017 ini dan jumlah itu belum termasuk guru PTT atau guru honorer.

“Jumlah ini bertambah 144 orang jika dibandingkan dengan jumlah PTT pada akhir 2016, sedangkan tenaga honor guru dan tata usaha di SD dan SMP negeri berjumlah 7.832 orang,” terang Kasubid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPSDM Bandung Barat, Faizal Firdaus.

Ia menyebutkan tenaga honorer lulusan sarjana umumnya diberi gaji Rp1,75 juta per bulan, sedangkan lulusan SMA diberi gaji Rp1,65 juta per bulan.

Selama ini mekanisme penerimaan PTT diserahkan ke setiap SKPD. Meski begitu, penambahan atau pengurangan honorer perlu dilaporkan kepada BKPSDM karena setiap tenaga honorer akan diberi jaminan kesehatan.

Sementara itu, sebanyak 28 pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, memasuki masa pensiun mulai 1 Mei 2017. Dari 28 PNS itu, sebanyak 17 orang merupakan kepala sekolah/guru.
Penyerahan SK purnatugas diberikan Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono dan disaksikan Kepala Cabang Utama PT Taspen Surabaya.

“Kegiatan ini merupakan tradisi baik untuk memberikan pelayanan prima kepada para PNS yang telah memasuki masa pensiun maupun yang pensiun,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemkab Bojonegoro, Zainuddin, kemarin siang. (DG/YK/N-4)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...