Pasar Sawit Eropa Dinilai Masih Penting

PANGSA pasar sawit Eropa masih dirasa penting bagi Indonesia. Padahal, kampanye hitam kerap berasal dari Benua Biru tersebut. Yang teranyar, Resolusi Uni Eropa menyatakan Indonesia memiliki persoalan sawit yang besar terkait dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Dalam resolusi itu, Parlemen Uni Eropa juga akan melarang pemakaian biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) mulai 2020 dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal sawit.

Melihat gencarnya serangan, Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Agustinus Antonius menilai berbagai pihak harus bisa mencari cara untuk menghadapi Eropa. Pasalnya, Indonesia tidak bisa begitu saja melepas pasar di benua tersebut.

“Eropa itu sangat penting karena mengganti 5 juta ton dari sana ke negara lain itu tidak mudah. Kalau ini sampai hancur, ga mampu kita membakar (menghabiskan) minyak sawit kita,” papar Anton saat workshop BPDP Sawit di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jumat (28/4).

Adapun pasar Eropa memakan porsi sekitar 20% dari total ekspor produk sawit Indonesia. Eropa masuk dalam tiga besar pasar Indonesia untuk komoditas tersebut.

“Harus kita cari cara menghadapi Eropa. Jangan sampai ini (kampanye hitam) jadi bola liar. Kalau dibiarkan, ini akan merembet kemana-kemana,” cetus Anton.

Meski demikian, para pelaku usaha sawit mengatakan berbagai tuduhan Eropa terhadap sawit Indonesia hanya karena persaingan dagang minyak nabati. Produktivitas sawit tercatat jauh lebih tinggi ketimbang minyak nabati lainnya, seperti minyak rapeseed dan minyak kedelai.

Setiap satu hektare sawit menghasilkan minyak 3,85 ton. Sementara produktivitas minyak rapeseed yang dihasilkan Eropa hanya 0,69 ton per hektare dan kedelai hanya 0,45 ton per hektare.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengungkapkan ekspor produk hilir sawit ke Eropa kian meningkat setiap tahunnya, sehingga membuat mereka ketakutan dan melayangkan kampanye hitam.

“Semakin kita bersuara membela, makin gencar serangan mereka. Padahal, mereka harus sadar mereka butuh sawit. Mereka punya ketergantungan pada sawit, terutama pada makanan, misalnya pastry,” tukas Togar.

Guna melawan kampanye hitam Eropa, Togar mengusulkan pemerintah juga perlu melakukan penguatan Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) hingga ke produk hilir. Selama ini, sertifikat ISPO hanya ditujukan untuk CPO.

“Perlu sertifikat di seluruh supply chain (rantai pasok hingga ke hilir) untuk melawan Resolusi Uni Eropa. Karena mereka juga melihat standar untuk produk hilir,” imbuh Togar.

Sementara Direktur Keuangan Kencana Agri Ltd Kent Surya menganjurkan lobi kepada Parlemen Eropa harus dilakukan Indonesia bersama Malaysia. Dua negara tersebut merupakan produsen sawit terbesar di dunia.

“Indonesia dan Malaysia harus bersatu karena sawit di seluruh dunia itu kan dikuasai oleh dua negara ini. Kami mengusulkan pemerintah, Gapki untuk melakukan lobi terus-menerus hingga aturan itu dibatalkan,” imbuh Kent. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...