Partai Republik Siap Gugat SIPOL ke Bawaslu

Partai Republik Siap Gugat SIPOL ke Bawaslu

Partai Republik di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (TNI), DR. Ir. Suharno Prawiro menyatakan, akan mengajukan laporan pengaduan secara resmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal serupa juga telah dilakukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra pada 25 Oktober, dan sebelumnya pada 24 Oktober pengaduan ke Bawaslu dilakukan oleh Partai Idaman yang dipimpin Rhoma Irama, Partai Rakyat, dan Partai Pengusaha Pekerja Indonesia.

Partai Republik bersama empat parpol tersebut melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendaftaran partai politik, yaitu mengenai Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Partai Republik melalui tim kuasa hukumnya, di antaranya Robi Anugrah Marpaung, Aris Fadillah Lubis, dan Muhammad Ismail Salim, akan mengisi formulir pengaduan di Bawaslu. “Partai Republik yakin akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kami tengah mempersiapkan kelengkapan administrasinya,” ujar Suharno Prawiro.

Tambah Suharno, “Kami ikuti tata cara pengaduan atau nota keberatan tentang cara pendaftaran verifikasi administrasi yang sekarang diberlakukan oleh KPU. Kami pasti melakukan gugatan soal SIPOL.”

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra dalam pengaduannya ke Bawaslu menyertakan membawa 36 boks berisi dokumen persyaratan pendaftaran beserta bukti penerimaan pendaftaran di KPU kabupaten/kota.

Yusril mengungkapkan, semua persyaratan yang disampaikan ke kabupaten/kota dinyatakan lengkap oleh KPU daerah masing-masing. Atas dasar itu, Yusril mengklaim secara substansi partainya sudah memenuhi persyaratan.

Hal yang menjadi pengaduan Yusril adalah sama seperti disampaikan Suharno Prawiro tentang Partai Republik, yaitu dinyatakan statusnya tidak lolos pendaftaran verifikasi administrasi, karena tidak sempat di-input semua data administrasi ke SIPOL.

”Persoalan internet dan jaringan mengakibatkan data tidak semua masuk SIPOL. Di Pulau Jawa internet bisa lancar, tetapi daerah di luar Pulau Jawa seperti Indonesia bagian timur internet tidak lancar,” papar Suharno Prawiro, kepada Jitunews.com, di Kantor DPP Partai Republik, Jalan Pemuda 289, Rawamangun, Jakartra Timur.

Menurut Yusril, sebagai ahli hukum tata negara, dengan sistem yang belum sempurna, semestinya SIPOL tidak dijadikan alat untuk menentukan kelayakan sebuah partai.

Dengan menunjukkan bukti fisik kelengkapan persyaratan verifikasi administrasi, Yusril dan Suharno Prawiro berharap Bawaslu bisa mengambil sikap lain yang berempati dan bijaksana.

”Kita menyerahkan ke Bawaslu untuk membawa keputusan agar dapat dilanjutkan verifikasinya dan diberi tanda terima,” imbuh Suharno Prawiro.

Sementara itu, menanggapi pengaduan yang sudah dilakukan PBB, Partai Idaman, Partai Rakyat, dan Partai Pengusaha Pekerja Indonesia kepada Bawaslu, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, pihaknya akan meneliti kelengkapan berkas laporan parpol yang mengajukan pengaduan. Jika ada syarat formil maupun materiilnya yang belum lengkap, Bawaslu akan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan. Namun, jika sudah dinyatakan lengkap, Bawaslu akan melakukan pemeriksaan perkara selama 14 hari. Dalam kurun waktu tersebut, akan diberikan kesempatan untuk pembuktian.

“Diberikan kesempatan untuk klarifikasi bagi pihak terlapor dan pelapor, lalu pengkajian atas pembuktian,” ujar Ratna dewi.

Meski demikian, jika proses pembuktian dan akses data mudah didapat, bisa saja prosesnya akan lebih cepat.

“Itu tergantung 14 hari itu paling lama. Prosesnya bisa lebih cepat,” harap Ratna Dewi.

Sementara itu, Komisioner KPU, Evi Novida Ginting mengatakan, pihaknya akan menghadapi setiap keberatan yang disampaikan partai politik. Namun dikatakannya, penggunaan SIPOL merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebab, untuk setiap partai, ada puluhan ribu anggota serta ribuan kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

”Bisa dibayangkan berapa yang harus kami verifikasi,” ujar Ratna Dewi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lolos verifikasi administrasi juga sempat mengeluhkan masalah SIPOL, melalui Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal, pada 14 Oktober lalu di Kantor KPU. Ia menyatakan, bahwa SIPOL yang mulai diterapkan KPU tak bisa disamaratakan untuk semua daerah di Indonesia.

Menurutnya, hal itu disebabkan oleh adanya daerah-daerah yang jaringan atau koneksi internetnya tak selancar di kota-kota besar.

“Kan ada daerah-daerah yang blank spot dan listriknya sering byarpet sehingga tidak bisa disamakan perlakuannya dengan saudara-saudara kita di pusat-pusat kota, utamanya di Pulau Jawa yang sinyalnya relatif kuat dan stabil listriknya,” papar Mustafa.

Lagi kata Mustafa, keterbatasan sarana yang memadai di daerah-daerah akan mengganggu proses input data dari pengurus parpol di daerah. Mustafa berharap KPU dapat lebih bijak dalam melihat persoalan itu. KPU, tak hanya berpikir untuk membangun sistem yang hanya berkaitan dengan perangkat lunak, tapi juga jaringannya.

”Ada ketimpangan wilayah di Indonesia yang faktanya masih terjadi. SIPOL sudah cukup bagus dan harus ada jaminan dari KPU agar tidak terjadi gangguan dari luar dan dalam,” tandas Mustafa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...