Partai Republik Persoalkan SIPOL yang Kurang Sosialisasi ke Daerah

Partai Republik Persoalkan SIPOL yang Kurang Sosialisasi ke Daerah

Ketua umum Partai Republik, Mayjen TNI (TNI) DR. Ir. Suharno Prawiro kepada Jitunews.com menyatakan kekecewaannya atas diberlakukannya SIPOL yang tidak bisa dengan lancar dilakukan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Pasalnya, kata Hamdan Harahap, Wakil Ketua Umum Partai Republik, kepada Jitunews.com di kantor Bawaslu, Jakarta, bahwa pelatihan SIPOL hanya diberikan oleh KPU kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

”Semestinya pelatihan juga dilakukan oleh KPU Daerah (KPUD). Sehingga KPUD bisa mengetahui kondisi dari akses internet di daerahnya, bisa tahu seperti apa permasalahannya, karena ada beberapa wilayah yang blank spot, selain juga ada daerah yang jaringan internetnya sering macet. Di samping itu internet juga tergantung aliran listrik. Kalau listrik sering padam, maka akses internet juga putus ’kan,” papar Hamdan.

Hamdan bersama Sekjen Partai Republik, Unggul Kurniawan yang didampingi kuasa hukum Partai Republik, Robi Anugrah Marpaung, SH, MH dan Aris Fadillah Lubis, SH serta Muhammad Ismail Salim, SH dari RAM Lawyer pada hari ini, 26 Oktober 2017, mengajukan gugatan sengketa proses pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang berkantor di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Pada initinya, Suharno Prawiro menggarisbawahi permasalahannya, bahwa SIPOL itu kurang sosialisasi. Mestinya sampai ke tingkat KPUD kabupaten/kota memberikan pelatihan in-put data kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Suharno Prawiro berharap KPU bersikap empatis dan bijaksana untuk memaklumi penyebab tidak terpenuhinya data dari pengurus DPD kabupaten/kota dan kecamatan melalui SIPOL. Sehingga semestinya SIPOL tidak dijadikan alat untuk menentukan kelayakan sebuah partai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...