Partai Republik Masih Optimis Bisa Ikut Pemilu 2019

Partai Republik Masih Optimis Bisa Ikut Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini (2/11), menggelar sidang kedua penanganan pelanggaran administratif Pemilu 2019 sebagai sidang pemeriksaan. Pada hari sebelumnya sudah digelar sidang pelaporan.

Dalam sidang kedua tadi siang, Partai Republik bersama partai lainnya sama-sama mengajukan nota keberatan atas tidak mendapatkan status diterima sebagai partai politik pendaftar Pemilu 2019.

Sebanyak 13 partai politik (parpol) dipastikan KPU RI tidak bisa melanjutkan tahapan pendaftaran Pemilu 2019. Namun melalui Bawaslu, ada tujuh parpol yang berjuang untuk mengadu agar bisa lolos mengikuti tahapan berikut dari pendaftaran Pemilu 2019.

Dalam sidang kedua, dengan agenda pembacaan laporan yang semula direncanakan oleh tujuh parpol pelapor — akhirnya hanya dihadiri enam parpol pelapor, yang mana Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu Prof. Hendropriyono tidak hadir, yang hadir PKPI kubu Haris Sudarno.

Sedangkan lima parpol lain yang sudah diterima Bawaslu RI pada sidang kedua yang digelar di Ruang Rapat Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (2/11), adalah Partai Republik, Partai Bulan Bintang, Partai Idaman, Partai Bhinneka Indonesia, serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

”Ada tujuh nomor registrasi parpol pelapor, tetapi hanya enam perwakilan parpol yang hadir pada sidang hari ini,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan, dalam persidangan, Kamis (2/11).

Dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), hadir Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari.

Dari 27 parpol yang mendaftar ke KPU, ada sebanyak 14 parpol dinyatakan lengkap berkasnya dan diterima pendaftarannya oleh KPU, sedangkan 13 parpol lain dinyatakan tidak lengkap.

Parpol yang tidak lolos adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sedangkan 14 parpol yang telah diterima pendaftarannya yakni, Partai Perindo, PSI, PDI-P, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, dan PKB.

Partai Republik, melalui Wakil Sekjennya, Warsono, menyatakan optimis masih bisa lolos mengikuti tahapan pendaftaran berikutnya. Dalam pengamatannya, sikap KPU korporatif membuka diri menerima alasan masalah SIPOL (sistem infomasi partai politik) secara on line yang tidak bisa dilaksanakan secara seksama oleh pengurus-pengurus di daerah. Selain itu juga mengalami kemacetan akses internet di Dewan Pengurus Pusat (DPP).

”Akses ke website SIPOL sempat macet di DPP pada tanggal 16 Oktober. Kemudian ada beberapa daerah yang tiba-tiba kehilangan signal, ditambah lagi listrik padam,” ujar Warsono.

Dalam hemat Warsono, ”Jangka waktu menggunakan SIPOL juga tidak mencukupi. Kemudian, website SIPOL belum teruji keamanannya, bisa diganggu hacker. SIPOL KPU tidak mampu menangani di saat sedang jaringan internet sibuk. SIPOL sebenarnya hanya alat bantu pendaftaran, tetapi bukan yang menentukan kelayakan suatu partai untuk menjadi PPPP (Partai Politik Peserta Pemilu).”

Yusril Ihza Mahendrea, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga hadir di sidang kedua Bawaslu, membacakan nota keberatan atas ketentuan KPU tentang SIPOL, menyatakan bahwa, ”SIPOL bukannya menjadi sarana pendukung, tetapi malah menjadi syarat wajib dari KPU. Padahal UU Pemilu tahun 2017 tidak mewaajibkan SIPOL. Maka ada pertentangan antara UU Pemilu 2017 dengan Peraturan KPU. Jika ada pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih rendah harus mengalah dari peraturan yang lebih tinggi.”

Yusril juga mengatakan, ”SIPOL itu bisa kami buktikan bermasalah, sesuai bukti-bukti dari para ahli IT.”

Atas dasar kesamaaan keluhan tentang SIPOL, maka Partai Republik optimistis sidang Bawaslu akan mengeluarkan keputusan meluluskan bisa mendapatkan status diterima mendaftar di KPU dan mengikuti tahapan berikutnya dalam verifikasi administratif oleh KPU.

”Kami yakin KPU bijaksana melihat fakta keterhambatan oleh SIPOL. Sehingga Partai Republik telah menyiapkan berkas kelengkapan data pendaftaran secara manual (tercetak, red) untuk menunjukkan kami siap melanjutkan proses verifikasi administratif,” ujar Warsono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mencari Keadilan, Partai Republik Sambangi Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, REPUBLIK – Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ...