Panggil Panglima TNI, Presiden Minta Jangan Buat Kegaduhan

PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membahas sejumlah isu. Salah satu isu yang dibahas menyangkut beberapa informasi yang tak sepatutnya disampaikan kepada masyarakat.

Wiranto enggan merinci isi pertemuan antara Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima TNI. Karena, tak semua pertemuan harus disampaikan kepada masyarakat. Yang jelas, kata Wiranto, presiden meminta agar semua pihak tidak membuat kegaduhan, jangan menyampaikan suatu pendapat yang justru tidak menentramkan masyarakat.

“Tapi intinya pertemuan itu membahas supaya kondisi negeri ini tetap aman, tetap damai, tetap tenteram. Bagaimana supaya kita, jangan sampai kita menyampaikan satu pendapat yang justru tidak menentramkan masyarakat,” kata Wiranto di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari ini.

Ia mengatakan, hal ini sudah diberlakukan di kementeriannya. Setiap pernyataan yang dikeluarkan deputi di Kemenko Polhukam harus bernafaskan kesejukan dan menenteramkan masyarakat.

Hal ini juga yang membuat Wiranto tak menjawab beberapa pertanyaan yang dinilai meresahkan publik. Lagipula, tugas sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kementerian dan lembaga di bawahnya.

“Tugas menko polhukam dari Presiden adalah melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan pengendalian dari semua kementerian dan lembaga dibawah koordinasi polhukam. Ada 15 lembaga dan kementerian,” jelas dia.

Wiranto pun enggan menanggapi lagi polemik pembelian senjata yang disampaikan Panglima TNI beberapa waktu lalu. Toh, penjelasan telah diberikan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

“Saya tidak mengulangi lagi, kamu baca lagi pernyataan saya beberapa hari yang lalu mengenai pembelian senjata. Baca lagi, tidak saya tambah tidak saya kurangi, baca lagi, cerna,” jelas Wiranto.

Pertemuan antara Panglima TNI dan Presiden terjadi di Istana Kepresidenan, Rabu 27 September 2017. Gatot menyampaikan sejumlah isu kepada Presiden Jokowi. Termasuk polemik dugaan pembelian 5000 senjata yang sempat heboh.

Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul ketika rekaman pernyataan Gatot dalam silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI tersebar. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Parahnya, pembelian mencatut nama Presiden. Gatot mengklaim memiliki data akurat.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menegaskan, pembelian hanya 500 pucuk senjata laras pendek. Senjata itu pun tak berstandar TNI seperti yang diperbincangkan.

Pernyataan Wiranto diperkuat PT Pindad (Persero). BUMN ini membenarkan adanya pembelian senjata. Namun, jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek. Ada rencana pembelian 5.000 pucuk senjata dari Polri. Tapi itu baru rencana. Belum ada kontrak pembelian. (MTVN/OL-7)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...