Opsi Jalan Tengah Ambang Batas Pencalonan Presiden Menguat

OPSI presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 10-15% menguat. Menurut Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Yandri Susanto, fraksi-fraksi yang sebelumnya menolak ambang batas mulai melirik opsi tersebut.

“Sinyalnya ke situ. Dari 20 persen ke 10 persen ada, tapi yang 0 persen ke 10 persen lebih bisa menerima jalan tengah itu,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia berharap, fraksi-fraksi tidak bersikeras mempertahankan opsinya masing-masing. Dengan begitu, pembahasan RUU Pemilu bisa dituntaskan tanpa harus melalui mekanisme voting.

“Kalau angka 10 persen itu menjadi kata mufakat dan tidak ada kubu-kubuan dan voting-votingan, saya kira lebih baik. Saya kira selesai sudah RUU Pemilu pada 10 Juli bisa diambil keputusan,” imbuhnya.

Hal itu diamini Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut dia, Gerindra saat ini mempertimbangkan opsi kisaran 10% guna menghindari pengambilan keputusan lewat voting.

“Di titik berapa nanti kita bicara. Kita bicarakan dengan semua fraksi agar di titik yang sama. Supaya menghindari voting meskipun voting bukan sesuatu yang tabu,” ujarnya.

Sebelumnya, Gerindra mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden dipatok di angka 0%. Hal itu, kata Muzani, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu Serentak 2019.

“Meskipun ada presiden yang tidak didukung parlemen ya mungkin saja. Karena di konstitusi seperti itu. Bagi kami bukan sesuatu yang merisaukan,” imbuhnya.

Selain Gerindra, ambang batas 0% juga didukung Partai Demokrat. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, bersikukuh mempertahankan opsi tanpa ambang batas. Di sisi lain, ia pun berharap pemerintah mau mengubah sikapnya terkait usulan PT sebesar 20%. “Pemerintah mau tidak? Kalau enggak mau berubah usulannya ya berarti deadlock,” cetusnya.

OPSI presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 10-15% menguat. Menurut Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Yandri Susanto, fraksi-fraksi yang sebelumnya menolak ambang batas mulai melirik opsi tersebut. “Sinyalnya ke situ. Dari 20 persen ke 10 persen ada, tapi yang 0 persen ke 10 persen lebih bisa menerima jalan tengah itu,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Ia berharap, fraksi-fraksi tidak bersikeras mempertahankan opsinya masing-masing. Dengan begitu, pembahasan RUU Pemilu bisa dituntaskan tanpa harus melalui mekanisme voting. “Kalau angka 10 persen itu menjadi kata mufakat dan tidak ada kubu-kubuan dan voting-votingan, saya kira lebih baik. Saya kira selesai sudah RUU Pemilu pada 10 Juli bisa diambil keputusan,” imbuhnya. Hal itu diamini Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut dia, Gerindra saat ini mempertimbangkan opsi kisaran 10% guna menghindari pengambilan keputusan lewat voting. “Di titik berapa nanti kita bicara. Kita bicarakan dengan semua fraksi agar di titik yang sama. Supaya menghindari voting meskipun voting bukan sesuatu yang tabu,” ujarnya. Sebelumnya, Gerindra mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden dipatok di angka 0%. Hal itu, kata Muzani, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu Serentak 2019. “Meskipun ada presiden yang tidak didukung parlemen ya mungkin saja. Karena di konstitusi seperti itu. Bagi kami bukan sesuatu yang merisaukan,” imbuhnya. Selain Gerindra, ambang batas 0% juga didukung Partai Demokrat. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, bersikukuh mempertahankan opsi tanpa ambang batas. Di sisi lain, ia pun berharap pemerintah mau mengubah sikapnya terkait usulan PT sebesar 20%. “Pemerintah mau tidak? Kalau enggak mau berubah usulannya ya berarti deadlock,” cetusnya.

Menurut Benny, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah pun belum sepakat dengan usulan PT 20%. Namun demikian, ia mengatakan, Partai Demokrat siap jika isu ini diputuskan lewat voting. “Kalau musyawarah sudah, tapi enggak sepakat, kami siap voting. Apapun keputusannya,” tegas dia.

Opsi ambang batas di kisaran 10-15% atau opsi jalan tengah dipelopori Partai Hanura dan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di sisi lain, pemerintah bersama Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan NasDem masih bersikeras agar ambang batas dipatok 20%.

Selain isu PT, hingga kini DPR juga belum sepenuhnya menyepakati empat isu krusial lainnya, yakni terkait ambang batas parlemen, sistem pemilihan umum, district magnitude dan metode konversi suara.

Sebelumnya, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, RUU Pemilu harus segera diketok. Pasalnya, KPU membutuhkan waktu cukup banyak untuk menyusun Peraturan KPU. “Dan itu harus terus konsultasi ke DPR. Itu makan waktu yang banyak sekali. Enggak bisa langsung jalan begitu saja,” ujarnya. (OL-3)

Menurut Benny, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah pun belum sepakat dengan usulan PT 20%. Namun demikian, ia mengatakan, Partai Demokrat siap jika isu ini diputuskan lewat voting. “Kalau musyawarah sudah, tapi enggak sepakat, kami siap voting. Apapun keputusannya,” tegas dia. Opsi ambang batas di kisaran 10-15% atau opsi jalan tengah dipelopori Partai Hanura dan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di sisi lain, pemerintah bersama Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan NasDem masih bersikeras agar ambang batas dipatok 20%. Selain isu PT, hingga kini DPR juga belum sepenuhnya menyepakati empat isu krusial lainnya, yakni terkait ambang batas parlemen, sistem pemilihan umum, district magnitude dan metode konversi suara. Sebelumnya, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, RUU Pemilu harus segera diketok. Pasalnya, KPU membutuhkan waktu cukup banyak untuk menyusun Peraturan KPU. “Dan itu harus terus konsultasi ke DPR. Itu makan waktu yang banyak sekali. Enggak bisa langsung jalan begitu saja,” ujarnya. (OL-3)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...