Negeri Bahari dan Optimalisasi Koperasi Nelayan

Kondisi geografis Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki lautan sangat luas merupakan hal yang patut disyukuri. Seperti diketahui bersama wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan.

Hal tersebut merupakan potensi tersendiri yang dimiliki Indonesia sebagai Negara maritim khususnya dalam bidang perekonomian. Selain wilayah laut yang luas, potensi lainnya yakni memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, terumbu karang yang sangat indah dan beragam yang masuk dalam wilayah segitiga terumbu karang dunia, serta beragam kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Potensi bidang kelautan dan perikanan yang ada tersebut bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Harapannya, nelayan-nelayan hidup sejahtera dan daerah pesisir-pesisir kita maju.

Pemanfaatan potensi tersebut tentu sangat berkaitan dengan pelaku aktivitas ekonomi yang tak lain dan tak bukan adalah para nelayan. Karena itu, nelayan sebagai pelaku ekonomi sudah semestinya mendapat perlindungan dari Negara.

Dalam praktik ekonomi saat ini, para nelayan seringkali masih diposisikan sebagai objek dari model bisnis ekonomi kapitalisme yang dijalankan. Hal tersebut tentu sangat merugikan para nelayan khususnya berkaitan dengan kesejahteraan mereka.

Presiden Joko Widodo selalu menggelorakan visi Indonesia sebagai poros martim dunia. Karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang melindungi para nelayan sehingga dapat mendapat akses dalam persaingan di pasar secara penuh.

Sistem ekonomi yang demikian dapat direalisasikan dalam bentuk koperasi nelayan. Koperasi merupakan bentuk sistem ekonomi gotong royong yang menekankan pada pemerataan kerja dan pembagian hasil sehingga akan meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi.

Sistem koperasi sebagai bentuk realisasi UUD 1945 Asli yang terkandung dalam pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa ‘’Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’’.

Optimalisasi koperasi berdasarkan asas kekeluargaan tersebut sangat dibutuhkan dan perlu dukungan penuh dari pemerintah. Adapun koperasi nelayan ini sangat berguna sebagai ‘’rumah berteduh’’ dari kencangnya angin kapitalisme perkonomian.

Di lain pihak koperasi nelayan dapat mengakomodasi aktifitas ekonomi nelayan untuk dapat menjadi tuan di lautan sendiri.

Pendirian koperasi ini pun sejalan dengan agenda untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang selalu digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.

Maka koperasi nelayan harus di mendapat dukungan penuh dari Negara untuk memperkuat sendi perekonomian masyarakat di pesisir.

Seiring berkembangnya teknologi dan persaingan global diharapkan koperasi nelayan dapat memberikan dukungan logistik secara komprehensif kepada sumber daya manusia dengan berbasis teknologi dalam bidang peralatan, industrialisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Dengan demikian optimalisasi koperasi nelayan yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dapat mewujudkan efektifitas perekonomian maritim nusantara sehingga Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia dengan kondisi nelayannya yang mandiri dan sejahtera.

Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa ketika Indonesia sudah merdeka, maka untuk cakupan yang lebih luas, Bung Karno mengenalkan konsep berdikari yakni berdiri di atas kaki sendiri.

Ia menghendaki Indonesia bisa berdikari di bidang ekonomi tanpa bergantung dengan negara lain. Namun perlu diingat juga, “tidak bergantung” bukan berarti “tidak bekerja sama” dengan pihak lain.

Penulis merupakan Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Depok dan Anggota Koperasi Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia

Sumber KOMPAS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...