Negara Maju Harus Pimpin NDC

NEGARA-NEGARA maju harus menunjukkan kepemimpinan dalam mengimplementasikan Komitmen Penurunan Emisi Karbon Nasional (NDC) dan membantu negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Indonesia ialah salah satu negara yang memiliki waktu singkat untuk memenuhi target penurunan emisi. Padahal, negara-negara berkembang perlu waktu yang lebih lama untuk memenuhinya.

“Di negara kami NDC bisa juga menjadi instrumen untuk mengurangi emisi dan meng-endorse green grow concept,” kata Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar di hadapan 23 peserta Petersberg Climate Dialogue (PCD) Ke-8 yang digelar di Axica, Berlin, Jerman, Selasa (24/5). Setelah sesi berakhir, lebih lanjut Siti mengatakan bahwa diskusi tersebut antara lain untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. “Indonesia saat ini sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur. Tetapi pembangunan di setiap negara berlangsung spesifik. Mungkin negara-negara maju cepat melakukan (penurunan emisi) sehingga saling tukar teknologi menjadi penting,” jelasnya, Selasa (23/5).

Ia juga mengungkapkan, setiap negara memiliki desain politik anggaran. Indonesia termasuk yang positif karena ada mainstreaming perubahan iklim. “Itu bagus sekali. Saya berterima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Bapak Presiden dan Wapres,” kata Siti. Di mainstream lingkungan, jelasnya, sedang dicoba untuk diseimbangkan. Contoh konkretnya, ketika akan membangun struktur jalan yang banyak menembus hutan-hutan taman nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berkompromi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian LHK, PU, Ditjen Binamarga, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam, tambah Siti, mencari cara agar konstruksi jalan ramah lingkungan. “Caranya ialah ketika itu (jalan) melewati wilayah jelajah gajah atau orang utan, misalnya, di lokasi tersebut akan ada kompromi.” Contoh lainnya yakni terkait dengan hutan sosial yang merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo. Dalam pengembangan hutan sosial, hasil hutan yang diambil bukan kayu karena eksploitasi kayu mulai digeser. Dengan demikian, masyarakat sejahtera dan tetap terjadi pertumbuhan ekonomi. Bahkan hal tersebut menjadi pilar keadilan ekonomi. “Yang kita lakukan merupakan hal yang diharapkan dunia. Jadi, sebenarnya kita tidak ketinggalan. Kita hanya harus konsisten, maju terus dan membutuhkan dukungan serta kejujuran semua pihak,” pungkas Siti.

Kesepakatan Paris
Dalam PCD, Indonesia menyampaikan pemikiran setelah enam negara lebih dahulu menyampaikan hal serupa. Keenam negara itu ialah Prancis, Afrika Selatan, Granada, Polandia, India, dan Kepulauan Marshall. Negara-negara tersebut menyatakan Paris Agreement telah terimplementasi dengan baik. “Yang kami lakukan sudah sesuai rencana. Saya harap negara-negara lain juga berbuat hal serupa,” kata Duta Besar India untuk Jerman Mukta Dukta Tomar.

PCD Ke-8 resmi ditutup Kanselir Jerman Angela Merkel. Dalam sambutannya, Merkel mengajak peserta untuk meng-heningkan cipta sejenak guna menghormati para korban bom di Manchester, Inggris. Dalam peristiwa tersebut, 19 orang meninggal dunia. (H-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...