Negara Harus Lindungi Wilayah Kelola Rakyat Pesisir

PEMERINTAH seharusnya melindungi dan mewujudkan wilayah kelola rakyat di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Desakan perlindungan wilayah kelola rakyat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan tahunan Walhi nasional dalam rangka peringatan Hari Bumi di Kupang NTT.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih karena saat ini wilayah tersebut menghadapi ancaman bencana ekologis dari berbagai aspek. “Wilayah kelola rakyat harus mendapat perlindungan dan diwujudkan pemerintah,” tutur Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Senin (24/4).

Selain masalah wilayah kelola masyarakat pesisir, laut dan pulau kecil, Walhi Kalsel juga mengusung masalah ancaman terhadap wilayah kelola masyarakat adat berupa hutan adat yang belum mendapat pengakuan pemerintah.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan bahwa peringatan hari bumi yang menjadi bagian dari rangkaian acara Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup WALHI, dimaksudkan untuk memperkuat dan memperluas gerakan penyelamatan lingkungan hidup, khususnya pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dan mendorong negara melalui kebijakannya mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat dari berbagai ancaman ekspansi industri ekstraktif yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan dampak perubahan iklim.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang memiliki kerentanan dari dampak perubahan iklim. Sayangnya, kebijakan pembangunan yang berlangsung hari ini, tetap mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah pesisir dan pulau kecil dan mengabaikan keselamatan hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari laut.

Dalam kesempatan memeringati Hari Bumi yang jatuh pada 22 Arpil, Komunitas Jurnalis Pena Hijau Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Planologi Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel di Balai Adat Malaris, Kecamatan Loksado, Kabupaten HuluSungai Selatan. Masyarat adat (suku dayak) Loksado yang bermukim di kawasan kaki Pegunungan Meratus juga menghadapi masalah semakin berkurangnya pohon kayu manis yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga.

Masyarakat adat juga belum mendapat pengakuan terkait pengelolaan hutan adat oleh pemerintah. Belum terkelola dengan baik tata guna lahan di kawasan pegunungan meratus juga menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Planologi yang sekaligus melakukan studi lapangan.(OL-3)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...