Nasibmu Nanti, Kerahasiaan Perbankan…

Pemerintah tidak main-main untuk menerapkan pertukaran informasi secara otomatis dengan negara lain terkait pajak atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Bahkan sejak pekan lalu, draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) AEoI sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Kini, aturan untuk memuluskan rencana pemerintah itu tinggal menunggu waktu saja. Meski begitu, sederet pertanyaan harus di jawab pemerintah. Salah satunya yakni bagaimana nasib prinsip kerahasiaan perbankan?

Tembok Besar

Sejak memutuskan berkomitmen untuk menerapkan AEoI dengan sekitar 102 negara lainnya, Indonesia dihadapkan kepada tembok besar bernama kerahasiaan bank.

Ya, bagi negara yang ingin menerapkan AEoI, syarat pertama yang harus dipenuhi yakni adanya sistem perbankan yang terbuka.

Sementara itu Pasal 40 ayat 1 UU Perbankan Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Prinsip kerahasiaan di dalam sistem perbankan bukanlah prinsip kemarin sore.

Berdasarkan prasasti hukum kuno Babilonia atau Kodeks Hammurabi (Code of Hammurabi), prinsip kerahasiaan bank sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Tujuan adanya prinsip tersebut tak lain adalah untuk melindungi data nasabah.

Saat ini, prinsip kerahasiaan bank masih bertahan hingga, tentu dengan berbagai penyesuaian zaman. Pemerintah sendiri secara terang-terangan menginginkan pasal kerahasiaan bank itu dihapus.

Bahkan meski Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pasal kerahasiaan bank harus  dihapus pada Mei 2017. Padahal, pemerintah baru akan menerapkan AEoI pada 2018 nanti bersama beberapa negara lain. Keterbukaan informasi perbankan adalah syarat utama AEoI.

Tanpa itu pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan antara negara tidak akan berjalan.

Jalan Pintas

Namun menghapus pasal yang tertera di dalam UU bukanlah perkara sederhana. Prosesnya akan rumit dan panjang bila pemerintah harus membuat revisi UU. Jalan pintas diambil. Pemerintah memutuskan untuk membuat Perppu dengan begitu prosesnya bisa berjalan lebih cepat.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution enggan menjabarkan secara rinci Perppu tersebut. Ia hanya mengatakan, bila Perppu AEoI disahkan, Direktorat Jenderal Pajak bisa dengan leluasa memeriksa rekening wajib pajak di bank.

Tidak perlu lagi membutuhan izin otoritas perbankan yakni Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya bila Perppu itu disahkan, maka bukan tak mungkin Ditjen Pajak dengan mudah mengintip data-data nasabah. Hal ini sempat menimbulkan keresahan masyarakat.

Batasan

Kekhawatiran masyakarat bisa jadi dimaklumi. Sebab salah satu alasan tumbuhnya kepercayaan kepada bank adalah lantaran adanya jaminan perlindungan kerahasiaan data nasabah. Apa jadinya bila kerahasiaan bank yang sudah ada sejak zaman Babilonia itu dihapuskan?

Tentu saja akan berimplikasi besar mulai kepercayaan yang menurun hingga capital outflow. Namun AEoI bukan berarti menghilangkan semua prinsip kerahasiaan perbankan. Ketentuan itu hanya berlaku untuk kepentingan perpajakan.

Selama ini Ditjen Pajak sendiri memiliki kewenangan untuk meminta informasi keuangan wajib pajak dari bank. Hanya saja, prosesnya membutuhkan izin dari otoritas perbankan. Dengan adanya Perppu AEoI, Ditjen Pajak cukup meminta izin kepada bank yang bersangkutan.

Dengan begitu proses “mengintip” data keuangan bisa dilakukan secara kilat. Namun Ditjen Pajak memastikan tak akan serampangan menggunaan kewenangan itu. Akan ada batasan-batasan dalam penerapan pemeriksaan perpajakan.

“Tidak semua uang yang disimpan di bank adalah objek pajak. Misalnya deposito sudah dipajaki. Kalau uang transfer jual beli masa sudah dipajaki, ya belum,” kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiaseteadi.

“Masyarakat enggak usah khawatir kalau ada keterbukaan. Enggak semua dipajaki. Orang menarik pajak itu pertama harus tahu subyek, obyek, tarif, dan ada tata cara pembayaran,” sambung Ken.

Segala informasi yang berasal dari perbankan akan tetap dianalisis dengan data yang dimiliki Ditjen Pajak. Bahkan pemeriksan perpajakan tidak akan dilakukan tanpa ada bukti.

Pada akhirnya, kerahasiaan bank tidak begitu saja hilang lantaran adanya AEoI. Sejak 4.000 tahun silam, dia mengalami banyak penyesuaian. Itu pula yang akan terjadi saat AEoI diterapkan.

Sumber KOMPAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...