Menyulap Bekas Tambang Jadi Ikon Wisata

HARI makin siang, tapi wisatawan terus mengalir ke Taman Tebing Breksi di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Sleman.

Keindahan tebing-tebing batu dengan pahatan besar gambar wayang di beberapa bagian rupanya mampu mengalahkan teriknya sengatan matahari.

Popularitas Tebing Breksi sebagai tempat pariwisata baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terbayang oleh Mujimin, Kepala Desa Sambirejo.

Sudah sejak era 1980-an, kawasan itu menjadi tambang batu.

Dari situ pula, menambang jadi pekerjaan turun-temurun dan masyarakat tidak pernah terpikir untuk menggali nilai ekonomi tebing batuan itu dari sisi lain.

Karena itu, pada 2014, pemprov menyosialisasikan pelarangan penambangan Tebing Breksi.

Itu dirasa bagai petaka.

“Penambang kala itu bingung, mau bekerja sebagai apa kalau tidak lagi menjadi penambang?” kata Mujimin kepada Media Indonesia, bulan lalu.

Pelarangan penambangan Tebing Breksi muncul setelah pada Oktober 2014 Gubernur DIY menerima Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tentang Penentuan 9 Kawasan Cagar Alam Geologi DIY per 2 Oktober 2014.

Dari hasil studi, diketahui Tebing Breksi menjadi bagian dari formasi gunung api purba Semilir.

Formasi semilir ditumpangi formasi gunung api purba Nglanggeran, yang lebih muda, yang terdiri atas breksi andesit dan lava andesit.

Proses terjadinya gunung api bawah laut diawali dengan adanya tekanan dari magma yang ada di dalam perut bumi yang berada di bawah dasar kerak samudra.

Akibat tekanan tersebut, terjadi ketidakstabilan dari kerak samudera sehingga mengakibatkan terjadinya pemekaran kerak samudera.

Dengan begitu, Tebing Breksi menjadi bukti warisan geologi yang menyimpan informasi penting riwayat geologi di Pulau Jawa pada jutaan tahun yang lalu.

Lokasi tebing ini berada di area yang sama dengan Candi Ijo dan Candi Ratu Boko yang terletak di wilayah Sleman.

Berkat sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah desa, perlahan-lahan warga yang berprofesi sebagai penambang pun mulai sadar dan mulai menerima.

Sebelum SK dari Badan Geologi turun, jelas Mujimin, jumlah penambang di Tebing Breksi lebih dari 50 orang.

Namun, setelah SK turun, jumlah penambang berkurang menjadi sekitar 43.

Jumlah tersebut terus turun hingga saat ini sekitar 13-15 penambang.

Hingga akhir 2015, aktivitas pariwisata belum dimulai karena pemerintah masih berfokus pada sosialisasi penghentian penambangan.

“Sekarang penambang sekitar 13-15. Mereka masih menambang untuk keperluan penataan kawasan wisata Taman Tebing Breksi. Setelah penataan, penambangan harus berhenti total,” kata Mujimin.

Di sisi lain, warga yang dulunya berprofesi sebagai penambang kini sudah mulai bisa menikmati profesi baru sebagai pengelola wisata di Taman Tebing Breksi walau pendapatan belum sebanyak saat menjadi penambang.

Menurut Mujimin, setiap penambang bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp100 ribu-Rp150 ribu per hari, sedangkan kini sebagai pengelola tempat wisata, pendapatan mereka masih berkisar Rp90 ribu-Rp100 ribu per hari.

“Walau pendapatan lebih sedikit, pekerjaan juga lebih ringan daripada penambang,” tambahnya.

Ketua Pengelola Taman Tebing Breksi, Kholiq Widianto, menjelaskan kini ada lebih dari 120 orang dari warga sekitar yang mendapatkan mata pencaharian dari kawasan itu.

Mereka bekerja sebagai pengelola, penjual kuliner dan cendera mata, persewaan jip, hingga persewaan home stay.

Dana yang didapat dari pengelolaan kawasan digunakan untuk berbagai pos anggaran, mulai pengelola dan pengembangan wisata (26%), upah dan operasional harian (50%), hingga dana sosial (2%).

Selain itu, dana disalurkan untuk kas desa karena taman wisata tersebut berada di tanah desa.

Dijadikan sebagai pasar

Taman Breksi bukanlah satu-satu lahan tambang yang telah direklamasi.

Pada 18 April 2017 yang lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, meresmikan Pasar Ekologi Argowijil di atas lahan bekas pertambangan batu gamping dengan luas hampir 7.000 meter persegi, di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Susilo, 50, warga Dusun Gari yang menjadi penjual angkringan di Pasar Ekologi Argowijil, mengaku di tempat ia berjualan dulunya berdiri sebuah bukit gamping yang tinggi.

Bukit tersebut ditambang sedikit demi sedikit hingga akhirnya habis pada sekitar 2010.

Setelah bukit tidak ada yang bisa ditambang lagi, sebagian warga pun menjadi bingung mencari mata pencarian.

Ia mengaku bersyukur dengan program reklamasi lahan bekas tambang menjadi pasar yang dilakukan pemerintah.

“Lumayan ramai, biasanya mulai ramai kalau sudah pukul 16.00 sampai 01.00 atau tiap minggu pagi. Kebanyakan warga berjualan kuliner,” kata Susilo.

Menurut ahli Geologi dan kebencanaan Universitas Gadjah Mada, Wahyu Wilopo, reklamasi terhadap area bekas penambangan memang sudah seharusnya dilakukan.

“Bahkan, sebelum ditambang, (penambang) harus tahu rencana reklamasi, pemanfaatan bekas lokasi penambangan jika sudah selesai ditambang mau dijadikan apa, tidak spontanitas,” kata dia.

Dalam reklamasi daerah bekas penambangan, aspek keamanan sangat penting diperhatikan.

Misalnya, setelah bekas tambang dimanfaatkan untuk pariwisata, seperti Taman Tebing Breksi, pengelola harus memperhatikan aspek keamanan agar pengunjung aman, terhindar dari bencana tanah longsor yang mungkin bisa saja terjadi.

Ia juga mengatakan tidak semua penambangan dilarang, tetap diperbolehkan dengan izin dan syarat-syarat tertentu.

Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang jelas, daerah yang boleh ditambang dan yang tidak boleh ditambang.

“Jika seluruhnya tidak boleh berarti sama saja membunuh potensi yang ada di tempat tersebut. Harus jelas, mana yang dilindungi dan mana yang bisa dimanfaatkan (ditambang) dengan syarat-syarat tertentu,” kata dia.

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...