Menutup Celah Penyalahgunaan Privasi

PEMERINTAH pada 2020 menargetkan capaian volume bisnis e-commerce sebesar US$130 miliar. Dengan capaian tersebut, Indonesia diprediksi mampu menjadi penggerak ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Namun, ambisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah lalai dan mengesampingkan hak pribadi masyarakat yang kini kerap digunakan para pelaku bisnis tanpa melalui persetujuan pihak-pihak yang dilibatkan.

Dengan mengedepankan big data, tempat semua data dan informasi akan kebiasaan masyarakat dapat digunakan dengan bebas demi mengoptimalkan pertumbuhan bisnis, ekonomi digital harus mendapatkan pengawalan yang ketat. Upaya pengumpulan rekam jejak dalam ukuran besar itu melibatkan ratusan juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan big data memang menjadi hal penting dalam membantu kegiatan perekonomian khususnya dalam kegiatan digital, tetapi di sisi lain penggunaannya kerap digunakan secara berlebihan.

Ia menekankan pemerintah sudah menyiapkan berbagai regulasi untuk mengatur pengelolaan big data sehingga semua pihak bisa menggunakannya sesuai dengan arahan yang ditetapkan.

“Jangan sampai kita mengedepankan perekonomian, tetapi privasi kita hilang,” ujar Samuel dalam suatu konferensi di Jakarta, baru-baru ini.

Peraturan perantara
Saat ini, pemerintah sudah menyiapkan hal-hal untuk mengatur penggunaan data dan informasi yang melibatkan masyarakat luas. Untuk sementara, pemerintah memiliki peraturan perantara terkait dengan penggunaan data pribadi di dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016.

“Kami juga sedang mengupayakan agar peraturan menteri itu pada 2018 sudah dapat menjadi UU tersendiri sehingga dapat mengikat semua orang yang terlibat di dalamnya,” kata Samuel.

Ia mengamini pelaku e-commerce mengumpulkan begitu banyak data dan mereka jelas membutuhkan pengawalan untuk memanfaatkan itu dengan benar. “Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan penyalahgunaan informasi pribadi mereka,” lanjutnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran An An Chandrawulan, dalam kesempatan yang sama, sepakat ekosistem yang ada saat ini harus terus diperbaiki.

“Harus ada ekosistem yang bisa dipercayai, dalam hal ini keamanan dan privasi data. Para pelaku usaha harus mengadopsi sistem keamanan yang komprehensif untuk mengurangi risiko. Itu semua harus dilakukan untuk menambah kesadaran akan pentingnya ptivasi data dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital,” tandasnya.

Berdasarkan data pemerintah, pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta orang. Lebih rinci, masyarakat yang menggunakan internet untuk melakukan transaksi daring tercatat 10 juta orang.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan masih ada pelaku bisnis <>e-commerce, termasuk penyedia aplikasi, belum sepenuhnya beriktikad baik dalam bertransaksi, antara lain menyangkut perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Menurut dia, hampir semua operator menyatakan akan menggunakan data pribadi konsumen untuk keperluan lain dengan mitra dagangnya.

“Para provider banyak menyisipkan perjanjian baku yang sangat sulit dipahami konsumen dan cenderung merugikan konsumen. Provider aplikasi transportasi, misalnya, perjanjian bakunya mencapai 70 halaman,” ucapnya seperti dikutip dari Antara.(S-2)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...