Membangun Kesadaran Bersama, Melawan Konten Negatif di Medsos

JAKARTA – Demi menghindari kerusakan kehidupan berbangsa akibat penggunaan media sosial secara tidak bijak dan tidak bertanggung jawab, Pemerintah RI gencar melakukan edukasi dan menggelar kegiatan yang dapat memunculkan kesadaran bersama untuk menciptakan konten-konten positif.

Sudah sejak akhir 2016, pemerintah menaruh perhatian serius terhadap fenomena maraknya konten negatif di media sosial. Presiden Joko Widodo pun tidak jemu-jemu mengimbau agar segenap rakyat Indonesia tetap mengutamakan sopan santun saat menggunakan media sosial.

Dewasa ini, menurut Presiden Jokowi kala itu, banyak sekali orang yang menggunakan media sosial untuk sarana saling menghujat dan menghina. “Apakah itu kepribadian bangsa kita? Apakah itu budi pekerti yang ditanamkan kepada kita? Enggak!” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun memandang, ada infiltrasi lewat media sosial yang tidak disadar. Bertolak dari kesadaran itulah, satu langkah kembali ditempuh demi menekan produksi konten negatif di media sosial (medsos).

Yakni, dengan diluncurkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah itu digagas sebagai pendorong umat Islam untuk senantiasa berhubungan sosial dengan baik melalui media sosial. Sehingga pada akhirnya, diharapkan umat dapat terhindar bahaya akibat bermedia sosial.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, pada Jumat, (9/6/2017), di Galeri Nasional, Jakarta Pusat. Diskusi dengan kalangan media itu menampilkan narasumber Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh, dan Pengamat Medsos Nukman Lutfhie.

Dikatakan Asrorun Ni’am, penggunaan medsos secara merusak bisa menimbulkan bahaya. “Kerusakan harus ditolak. Bahaya pun harus dihilangkan. Karena itulah, kami mengambil langkah lewat penerbitan fatwa, yang disebut fatwa muamalah medsosiah. Sebab, tidak mungkin menghindari medsos. Hanya saja, potensi kerusakan bisa dicegah,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI juga mengatakan, fatwa itu juga menjadi sangat penting sebagai upaya para ulama dalam mengantisipasi perkembangan media sosial. Lahirnya Fatwa MUI itu sendiri bermula dari keprihatinan para majelis ulama terhadap perkembangan konten medsos yang tidak hanya berdampak positif tapi juga memberikan dampak negatif. “Di situ ada manfaat tapi ada dosa juga,” katanya, saat menjelaskan manfaat medsos.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara menaruh harapan adanya fatwa tersebut mampu membuat umat Islam menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Lebih jauh, Rudiantara menegaskan, kementerian yang dipimpinnya akan menjalankan dua langkah untuk menindaklanjuti Fatwa MUI.

“Dalam UU ITE sebetulnya tugas pemerintah itu boleh diringkaskan ada dua. Yaitu, pertama, melakukan sosialisasi edukasi literasi. Dan yang kedua, melakukan pembatasan akses atau pemutusan akses terhadap (penyalahgunaan) dunia maya ini. Alhamdulillah, sesuai dengan rekomendasinya dari MUI, kami akan menjalankan dua ini,” tuturnya

Langkah Tegas

Dalam kurun Januari – 25 Mei 2017, misalnya, sebagai tindak lanjut dari  total 25.179 aduan yang diterima Kementerian Komunikasi dan Informasi, melalui email, telah dilakukan penindakan berupa pemblokiran. Sebanyak lebih dari empat jutaan konten negatif, yang di antaranya bernuansa pornografi (sebanyak 64 persen) dan sara (4 persen) telah ditutup.

Terkait media sosial, langkah tegas juga telah digelar, di antaranya, di media sosial Twitter pada Januari dilakukan pembekuan 18 akun, Februari (24), Maret (1), April (3), dan  Mei (3). Sedangkan untuk Facebook, pada Januari sebanyak 105, Februari (97), Maret (13), April (3), dan Mei (52). Youtube pada Januari 18 akun, Februari (45), Maret (7), April (2), dan Mei (2).

Lebih jauh, Menteri Rudiantara menyampaikan, fatwa ini menjadi rujukan bagi siapa pun yang memanfaatkan internet dan media sosial. UU ITE dan revisinya intinya menegaskan dua hal, yaitu pemerintah melakukan literasi kepada masyarakat dan pemerintah juga perlu melakukan tindakan kontrol teknologi terhadap muatan negatif atau terhadap aplikasi itu sendiri apabila memang sangat dibutuhkan untuk dilakukan pemutusan akses.

Kebetulan saat ini sedang dilakukan proses revisi terhadap PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sehingga fatwa ini jelas menjadi rujukan yang pas. Penerbitan Fatwa MUI terkait kegiatan bermedsos juga mendapat apresiasi dari pengamat media sosial Nukman Luthfie.

Dalam diskusi itu Nukman Luthfie yang akrab disapa Nulie mengatakan bahwa Fatwa MUI itu dapat menjadi tenaga baru dalam upaya meningkatkan literasi publik untuk mengembalikan medsos ke khitah awal. Yakni, sebagai medium eksistensi diri, berteman, dan bahu-membahu melakukan kegiatan sosial.

jika sebelumnya kesadaran untuk mencegah marak dan meluasnya konten negatif di media sosial dilakukan pendekatan hukum, karir, dan etis, maka melalui lahirnya Fatwa MUI ada pendekatan lain, yakni moral dan agama,” katanya.

Lantaran itulah, Nulie mengaku mendukung semangat Fatwa MUI. Dia meyakininya itu dapat menjadi sebagai salah satu komponen penting di negara ini dalam mengedukasi publik agar bisa lebih beradab di medsos.

Sumber presidenri.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...