KPPU Desak Pemerintah Mengkaji Kebijakan Kuota Taksi Daring

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk kembali mengkaji rencana penetapan pembatasan kuota untuk taksi daring (online). Deputi KPPU Taufik Ahmad mengatakan, kebijakan tersebut perlu dihapuskan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami beranggapan bahwa itu sebaiknya dihapuskan saja, tidak perlu pakai pembatasan kuota,” ujar Taufik di Jakarta, Jumat (28/4).

Rencana pembatasan kuota itu muncul setelah polemik taksi yang terpecah antara konvensional dan daring. KPPU sendiri beranggapan jika penetapan kuota sendiri tidak mencerminkan semangat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Sebab, inovasi dan layanan yang bisa diberikan perusahaan yang baik justru dibatasi.

Taufik mengatakan, tujuan awal pemerintah menetapkan kuota adalah demi alasan kenyamanan dan keamanan. Dengan begitu, pemerintah bisa mengevaluasi pemilik kuota soal kelayakannya mengelola kuota tersebut.

Namun, sistem tersebut ternyata tidak menjamin saat penerapan di lapangan. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga independen yang memiliki otoritas untuk menentukan penetapan kuota tersebut.

“Regulator itu secara independen bisa melakukan kuantifikasi kebutuhan dengan tepat, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujar dia.

Dampak pembatasan kuota itu, kata Taufik, potensi masalah yang mungkin terjadi adalah naiknya harga akibat kekurangan kuota. Lamanya waktu tunggu juga menjadi masalah sehingga turut berakibat pada sisi efisiensi waktu perjalanan.

“Itu dampak terhadap industri akibat ketidakmampuan regulator mengantisipasi jika ada permintaan yang naik, jadi kami berharap pembatasan kuota sebaiknya ditiadakan,” kata Taufik.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mengingatkan pembatasan kuota dan uji kelayakan berkala (KIR) taksi daring akan memunculkan potensi pungutan liar (pungli) dan praktik percaloan.

“Akibat fasilitas uji kir saat ini sangat terbatas dan tidak memadai orang akan mencari jalan pintas, sehingga peluang terjadinya praktik pungli dan suap sangat tinggi,” kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri.

Pada 1 April lalu, Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Taksi Online. Peraturan ini adalah hasil revisi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016.

Pembatasan kuota, kewajiban uji kir, penetapan tarif batas atas, serta kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi beberapa poin yang mengundang polemik hebat di masyarakat. Pemerintah menetapkan masa transisi antara 2-3 bulan untuk menerapkan aturan baru tersebut.

Sejumlah kalangan sebelumnya juga menyayangkan pemberlakukan aturan taksi daring tersebut. Sebab, aturan ini bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo yang menginginkan pengembangan industri berbasis teknologi. (OL-6)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...