Koperasi Dituntut Mampu Menjawab Kesenjangan Sosial

MAKASSAR — Peran keberadaan koperasi di Indonesia dinilai sangat strategis dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional. Apalagi sistem koperasi sudah menjadi amanah konstitusi, maka dari itu untuk menjawab problem kebangsaan yang terjadi saat ini, koperasi dituntut untuk mampu menjawab kesenjangan dan keadilan sosial.

Hal ini  dikarenakan filosofi sistem koperasi menempatkan kesejahteraan bersama kepada para anggotanya. Demikan pernyataan Direktur Eksekutif Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – Baitut Tamwil Muhammadiyah (KSPPS – BTM) Agus Yuliawan  usai menghadiri acara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke – 70 Tahun, yang di selenggarakan di lapangan Kerebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/7).

Lebih jauh Agus menambahkan, bahwa peran koperasi di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta bahkan dalam pendapatan domestik bruto (PDB) koperasi tahun ini hanya mampu berkontribusi sebesar 3 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 1,7 persen. “Ini artinya selama ini ada problematika dalam pengembangan dan pembangunan koperasi yang dijalankan selama ini,” tutur dia berdasarkan rilis yang diterima republika.co.id.

Untuk menjawab semua itu perlu restorasi koperasi perlu dilakukan. Agus juga sepakat dengan apa yang telah dilakukan para aktifis gerakan koperasi yang telah membuat road map koperasi Indonesia yang akan menjadikan jalan baru bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Mudah – mudahan road map itu menjadi masukan bagi stakeholder yang ada di tanah air ini dalam menelorkan kebijakan kebijakan pengembangan koperasi secara populis.

Direktur Eksekutif Induk KSPPS BTM ini menyakini, jika para stakeholder melakukan totalitas dalam pengembangan koperasi. Pertumbuhan koperasi Indonesia sangat cepat berkembang. Hal ini mengacu pada realitas yang ada, sudah banyak koperasi konvensional dan syariah berkembang dengan pesat tanpa intervensi pihak manapun.

Hal ini tidak lepas dari komitmen, fokus dan konsolidasi dalam membangun organisasi secara mandiri (self help organization). “Tekad inilah yang selama ini telah dibangun oleh koperasi syariah Muhammadiyah yang tergabung dalam BTM,”paparnya.

Kemudian terkait dengan Harkopnas, Agus berharap peran dan fungsi koperasi bisa di jalankan dengan benar oleh para pelaku koperasi. Sehingga kohesi sosial efek dari kesenjangan dan ketidakadilan mampu terjawab karena ada keseriusan dalam menumbuhkan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sumber republika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...