Konferensi FiTI Bali : Dorong Transparansi Pengelolaan Perikanan

BALI (27/4) – Guna mendukung pengelolaan perikanan yang transparan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), dan the Humbold-Viadrina Governance Platform menyelenggarakan the 2nd International Conference FiTI di Padma Resort Legian Bali, Kamis (27/4).

Dalam kegiatan tersebut, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Co-founder of the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform and Chair of the International Advisory Group of the FiTI Peter Eigen,
Gubernur Bali yang diwakili Kadis Kelautan dan Perikanan, beberapa perwakilan negara internasional seperti Menteri Ekonomi dan Keuangan Republik Islam Mauritania Moctar Ould Djay, Menteri Pertanian dan Perikanan Seychelles Michael Bernstrong, dan lain-lain.

Dalam sambutannya, Menteri Susi mengajak aktor internasional dari lapisan pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil internasional untuk mengelola sumberdaya perikanan laut secara terbuka dan akuntabel. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan informasi yang perlu diketahui dunia untuk menyingkirkan hambatan utama bagi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber makanan, serta membuka perdagangan antar negara internasional.

“Indonesia bangga menjadi tuan rumah konferensi penting ini, yang menandai tonggak inisiatif transparansi perikanan. Dengan garis pantai lebih dari 80.000 kilometer, Indonesia perlu memberdayakan masyarakat pesisir untuk melindungi ekosistem laut mereka. Informasi yang disempurnakan tentang siapa memanfaatkan apa yang ada di perairan kita, secara signifikan akan mendukung tindakan memerangi kejahatan perikanan,” ungkap Menteri Susi.

Indonesia selama ini telah mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan _list of license holder_, perizinan kapal, data tangkapan, angka ekspor dan impor produk perikanan, perhitungan tarif, hingga regulasi pemerintah. Ditambah pula, Indonesia menuju _open government_, yang semangatnya adalah _disclosure_, dan tentunya telah menerapkan keterbukaan sebagaimana telah diatur Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebelumnya, transparansi informasi industri Indonesia juga telah teruji melalui keikutsertaannya dalam _Extractive Industry Transparency Initiative_ (EITI).

Selain itu, KKP di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, telah diakui sebagai champion pemberantasan _Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing_ (IUUF), yang didukung oleh ketegasan, kepemimpinan, dan konsistensi dalam menindak pelaku IUU fishing. Hal ini tentunya telah menuai perhatian dan pujian dari negara-negara lain.

“Nanti juga ada insentif bagi yang telah bekerja dengan baik, dengan betul, seperti negara kita ini wajib mendapat insentif. Indonesia sudah memerangi IUUF, jadi secara label Indonesia ini sekarang sudah sangat transparan. Perizinan transparan, kepemilikan kapal transparan, peledakan juga hukumnya transparan,” jelas Menteri Susi.

Selain Indonesia, negara Mauritania, Senegal, Seychelles, dan Guinea juga akan menjadi percontohan transparansi pengelolaan kelautan dan perikanan dunia sesuai dengan hukum dan kebijakan nasional negaranya masing-masing.

“Masyarakat perikanan sekarang semakin sensitif dari sisi proses dan juga kualitas produk-produk perikanan. Kami ingin ini menjadi salah satu tool bagi kita untuk membatasi kegiatan _illegal unreported unregulated fishing_ (IUUF), kalau semua negara produsen, pemakai, bersama-sama bisa mengurangi kegiatan IUUF,” tutur Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, dengan adanya keterbukaan informasi, pemerintah internasional dapat menelusuri asal usul produk perikanan yang diperdagangkan secara global, sehingga produk ilegal tidak bisa masuk ke suatu negara dengan mudah.

Pengelolaan perikanan secara transparan di Indonesia berdasarkan pada tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, melalui penerapan _good governance_ dan komitmen yang kuat.

Pada acara bertema “_Launching a New Era of Transparency in Fisheries_” yang dihadiri sekitar 300 tamu dari dalam negeri dan luar negeri kurang lebih berasal dari 24 negara, Co-founder of the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform and Chair of the International Advisory Group of the FiTI sekaligus ketua FiTI Internasional Peter Eigen mengatakan, pihaknya akan mengawasi proses FiTI di negara-negara yang ingin menerapkan prakarsa tersebut. Menurutnya, informasi dasar tentang sektor perikanan seringkali masih berada di luar ranah publik. Tanpa informasi tersebut, kualitas dan kredibilitas pengambilan keputusan dapat dirusak, sementara prospek pengawasan dan akuntabilitas yang efektif berkurang.

“Hari ini, kita menandai tonggak utama untuk perubahan. Dengan Standar FiTI, kami menyediakan pemerintah, industri perikanan (skala besar dan skala kecil), dan masyarakat sipil dengan cara yang komprehensif dan kredibel untuk mencapai dan mempertahankan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan sektor perikanan laut. Seperti pada kegiatan nelayan dan perusahaan perikanan. Ini saat yang penting di mana kita semua harus bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan lautan, laut dan sumber daya laut kita secara berkelanjutan,” terang Peter Eigen.

Selain Peter, Menteri Pertanian dan Perikanan Seychelles Michael Bernstrong juga mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari konferensi FiTI. “Saya bisa pulang dengan kaya informasi bagaimana meningkatkan dan menerapkan transparansi terutama di sektor penangkapan ikan. Bagaimana pemerintah untuk bekerja lebih dekat dengan lebih efektif dengan jajaran di sektor perikanan. Menarik peran LSM dan masyarakat untuk meningkatkan dan memajukan korporasi bersama-sama di sektor perikanan menjadi semakin penting. Seperti yang diungkapkan Ibu Menteri (Menteri Susi), kita harus menjaga kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk memastikan ikan tetap tersedia untuk generasi kita selanjutnya,” tukas dia.

Sumber kkp.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...