KKP Gandeng WWF Rancang Pedoman Budidaya Ikan Ramah Lingkungan

JAKARTA, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng organisasi internasional World Wildlife Foundation (WWF) untuk merancang pedoman tentang pendekatan pengelolaan perikanan budidaya berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Aquaculture/EAA).

Hal ini merupakan bagian dari pengimplementasian pola pengelolaan budidaya yang bertanggungjawab.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, EAA dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan usaha budidaya yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

“Oleh karena itu, ke depan aktivitas usaha budidaya harus dilakukan dengan tetap menjamin kelestarian ekosistem melalui penerapan prinsip eco-efisiensi yaitu mendorong produktivitas dengan tetap menjaga kualitas lingkungan yang ada,” ujar Slamet di Jakarta.

Menurut Slamet, pendekatan pengolaan budidaya EAA juga juga menuntut sebuah pengelolaan kawasan budidaya secara terpadu. Hal ini penting, di tengah berbagai tantangan budidaya saat ini, khususnya permasalahan yang terjadi di perairan umum, kawasan budidaya pada wilayah yang bersifat open acces, dan kawasan yang melibatkan multisektor.

EAA ini berisikan berbagai indikator penilaian yang telah mengakomodasi berbagai aspek utama yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Suatu kawasan pengembangan budidaya dikatakan baik jika telah memenuhi kriteria dalam indikator EAA.

“Pedoman EAA ini dapat menjadi alat dalam memberikan arahan pengelolaan agar dapat dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan,” katanya.

Sementara itu, Ditrektur CTI-WWF Indonesia, Wawan Ridwan mengatakan, EAA merupakan bentuk perhatian bersama dalam menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Seiring tuntutan persaingan perdagangan global tentang pentingnya aspek ketelusuran (traceability) dan keberlanjutan (sustainability) atas produk-produk berbasis pangan, maka penerapan EAA ini penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan.

“Ke depan harapannya pedoman EAA ini, akan dijadikan produk hukum KKP, sehingga akan menjadi acuan formal bagi semua pelaku usaha budidaya dalam melakukan pengelolaan budidaya secara bertanggungjawab,” imbuhnya.

Sumber KOMPAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...