Kinerja Melempem, Tunjangan bakal Melorot

BERBEDA dengan tunjanga­n bagi anggota dewan yang direncanakan naik tahun depan, tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta justru terancam dikurangi. Pasalnya capaian kinerja SKPD DKI dinilai tidak memuaskan.

Berdasarkan evaluasi Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta, serapan APBD 2017 DKI Jakarta yang hingga kini masih rendah itu tak lepas dari kinerja tidak maksimal baik di tingkat SKPD, baik kelurahan maupun kecamatan.

“Ada yang serapannya di bawa­h 50% dan bahkan sekitar 10%. Tapi TKD pegawainya sampai 80%, bahkan 90%. Apa perlu yang seperti itu dikasih TKD besar?” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik Hadiawan di Gedung DPRD, kemarin.

Dia mencontohkan Dinas Komuni­kasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) dan Dinas Kependuduk­an dan Catatan Sipil sebagai SKPD yang berkinerja tak memuaskan.

“Serapannya rendah banget. Turunin sajalah TKD-nya. Serapannya rendah, ngapain gede-gede TKD-nya? Sama saja kayak orang tidur dibayar,” ujar Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan memang perlu ada penghitungan ulang tunjangan untuk jenis pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti petugas pemadam kebakaran.

Kepala Badan Kepegawaian Da­e­rah (BKD) Agus Suradika mengatakan penurunan TKD PNS DKI bergantung pada kebijakan pejabat yang berwenang.

“Mungkin saja dilakukan. Tidak ada peraturan yang tidak bisa diubah, tergantung pada kebijakan gubernur. Teknisnya diatur dalam peraturan gubernur,” tandas Agus.

Meski terkait dengan kewenang­an pejabat puncak, DPRD menepis anggapan bahwa rencana penurunan TKD dikaitkan dengan momen pergantian kepemimpinan gubernur. Menurut Taufik, siapa pun gubernurnya, DPRD akan tetap mengajak Pemerintah Provinsi DKI menurunkan TKD.

“Tidak ada kaitannya dengan itu. Ini murni berdasarkan hasil evaluasi,” tegasnya.

Skema gaji
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengatakan penurunan tersebut mesti dilakukan untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran, ketika moratorium penerimaan calon PNS DKI dicabut. Dia pun mengatakan, “PNS golongan IIIA itu take home pay-nya saja bisa Rp17 juta, apabila (sudah dengan) TKD full alias dia rajin, beserta gaji pokok dan lainnya,” imbuh Syarif.

Bahkan, lanjutnya, seorang PNS IIIA yang tak rajin bekerja atau malas masuk sekalipun masih bisa mengantongi Rp8 juta-Rp9 juta.

Skema gaji pun dinilai tidak sesuai dengan tingkat kerumitan pekerjaan. Dengan skema gaji sekarang, seorang PNS golongan IIIA yang hanya bekerja di balik meja akan memiliki penghasilan mendekati seorang lurah yang juga harus turun langsung ke lapangan.

“Lurah itu sekarang take home pay-nya Rp23 juta. Padahal, pekerjaannya lebih rumit, mesti turun ke masyarakat dan lainnya. Makanya skema gaji mesti disesuaikan dengan tingkat kerumitan pekerjaan dan kekhususannya,” kata Syarif. (J-4)

Sumber MediaIndonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Wasekjen Partai Republik Warsono.

Partai Republik Lolos Verifikasi Administratif KPU

Partai Republik dinyatakan lolos verifikasi administratif partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut ...